Penulis : Hilda – Editor : Putri
Samarinda, infosatu.co – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur akan memanggil 8 Perusahaan Daerah (Perusda), yang tidak bisa menjawab signifikan permintaan data yang dilakukan oleh Komisi II. Pemanggilan juga dimaksudkan sebagai evaluasi target terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD), berdasarkan uang yang telah digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Kalau misalnya dikasih Rp50 Milyar, tapi target PAD-nya cuma Rp200 juta kan enggak masuk akal,” ujar Baharuddin Demmu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kaltim.
Ia menambahkan, sejauh ini yang memberikan PAD terbanyak adalah Bank Kaltimtara senilai Rp171 Milyar. Dikatakan Baharuddin, beberapa Perusda tak mengisi target resesi yang menyisakan pertanyaan besar.
“Kemana duitnya?” tanyanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (02/12/2019).
Ia juga menyentil salah satu Perusda yang bergerak dalam bidang pertanian, PT. Agro Kaltim Utama (AKU) yang tidak menyerahkan laporan penggunaan sejak 2015 lalu. Tidak hanya itu, jejak lokasi perusahaan bahkan tidak ditemukan lagi.
Menurutnya, Perusda tersebut sudah tidak layak untuk mendapat anggaran. Selain itu, harus dilakulan pengejaran aset Pemprov senilai Rp32 Milyar yang terdiri atas aset bergerak dan tidak bergerak.
“Yang sehat dan PAD-nya (Perusda) bagus ya tambahin duitnya. Kalau sudah tidak berpenghasilan dan kantornya tidak ada jangan dikasih duit,” tutupnya.
