Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota Samarinda secara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Tahun 2025 yang menjadi wadah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan di Arutala Ballroom Gedung B Bapperida pada Kamis, 10 April 2025, dan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelaraskan visi serta prioritas pembangunan kota ke depan.
Musrenbang kali ini mengangkat tema “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Mendukung Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”.
Forum ini menjadi ruang kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk merumuskan rencana pembangunan yang inklusif dan tepat sasaran.
Ketua Panitia Musrenbang, Nadya Turisna, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bapperida Kota Samarinda, dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan puncak dari proses penjaringan aspirasi publik yang sudah dimulai sejak awal Februari 2025.
Proses sebelumnya meliputi Musrenbang tingkat kecamatan (3–7 Februari), Forum Konsultasi Publik (13 Februari), serta Forum Lintas OPD (10–12 Maret).
Seluruh masukan dari tahapan tersebut akan dikaji dalam desk Musrenbang dan menjadi landasan dalam penyusunan RKPD serta RAPBD Tahun Anggaran 2026.
Adapun total usulan yang terkumpul meliputi 4.985 usulan dari masyarakat melalui program Probebaya, 2.128 usulan dari perangkat daerah, 1.471 pokok pikiran DPRD, serta 261 usulan hibah/bansos.
Melalui forum ini, diharapkan lahir daftar prioritas program pembangunan yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, DPRD tingkat kota dan provinsi, kalangan akademisi, pelaku usaha, komunitas penyandang disabilitas, forum anak, dan media.
Narasumber yang hadir berasal dari Bappenas, Bappeda Provinsi Kaltim, DPRD Kota Samarinda, serta unsur internal Bapperida.
Dalam sambutannya, Wali Kota Samarinda Andi Harun turut menyoroti isu banjir yang masih menjadi fokus utama dalam pembangunan infrastruktur.
Ia menekankan perlunya kerja sama antarlembaga untuk percepatan penanganan, khususnya bersama Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV.
“Kita tidak bisa kerja sendiri. Ini pekerjaan lintas kewenangan, dan sinergi harus terus dijaga,” ujarnya.
Saat ini, proyek pengendalian banjir yang sedang berjalan memiliki nilai investasi mencapai Rp900 miliar.
Proyek ini meliputi pembangunan tanggul, bendungan, kolam retensi, hingga normalisasi sungai.
