Samarinda, Infosatu.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyusun arsitektur implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) untuk mengejar ketertinggalan layanan sanitasi hingga 2030.
Penyusunan tersebut mencakup sejumlah persoalan, mulai dari pengelolaan sampah, air limbah domestik hingga pengelolaan lumpur tinja.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan akses sanitasi layak di Samarinda saat ini telah mencapai sekitar 78 persen. Namun, capaian tersebut masih menyisakan kesenjangan layanan yang harus diselesaikan.
“Walaupun secara akses layak kita sudah mencapai angka 78 persen, kita harus punya target untuk menyelesaikan sampai 2030,” ujar Andi Harun dalam Pemaparan Strategi Sanitasi Kota Samarinda Tahun 2026-2029 dan Penandatanganan Dukungan Komitmen Wali Kota Samarinda di Gedung Arutala Bapperida Samarinda, Kamis 24 September 2026.
Menurutnya, arsitektur implementasi SSK akan menjadi kerangka penanganan sanitasi Samarinda selama periode 2026 hingga 2030.
Tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, penyusunan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola persampahan, air limbah domestik hingga pengelolaan lumpur tinja.
Ia menilai persoalan sanitasi tidak dapat diselesaikan hanya melalui program pemerintah. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan pihak swasta diperlukan agar sistem pengelolaan sanitasi dapat berjalan secara terintegrasi.
“Kalau semua terkoneksi dengan baik, pemerintah, dunia usaha, swasta dan masyarakat, kita optimis 2030 kita bisa menyelesaikan gap yang masih ada,” katanya.
Pemkot Samarinda menargetkan kesenjangan layanan yang masih tersisa dapat dituntaskan secara bertahap hingga 2030, dengan melibatkan seluruh pihak dalam pengelolaan sanitasi.
