Samarinda, infosatu.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyampaikan perlunya melakukan langkah antisipatif untuk menangani inflasi. Hal itu lantaran mengingat inflasi yang terjadi sudah cukup tinggi. Meskipun inflasi di Samarinda masih terbilang terkendali dengan angka 4,45 persen.
“Tadi juga ditekankan beberapa langkah pengendalian inflasi di antaranya kerja sama antar daerah. Kita telah laksanakan dan akan terus ditingkatkan dengan menghubungkan antara daerah produksi dengan Samarinda. Di antara itu juga akan perlu dijaga dari sisi transportasi,” ungkapnya saat konferensi pers di Command Center Balai Kota Samarinda, Senin (24/10/2022).
Selain itu, guna mengendalikan laju inflasi tersebut, Andi Harun menyampaikan beberapa langkah atau solusi untuk pengendalian inflasi. Pertama pengendalian inflasi jadikan prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19. Kedua melakukan komunikasi publik yakni tidak membuat masyarakat panik dan mengupayakan masyarakat tetap tenang. Ketiga mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
Keempat mengaktifkan Satgas Pangan di daerah yang memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah, selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri dan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas termasuk masalah yang terjadi (suplai/distribusi). Kelima, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, untuk masyarakat miskin karena 80 persen dari Rp502 triliun subsidi BBM tidak tepat sasaran. Sehingga, perlu pengawasan oleh pemerintah daerah (Pemda) dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
Keenam melaksanakan gerakan penghematan energi seperti mematikan lampu yang tidak perlu di siang hari, matikan AC apabila tidak perlu. Ketujuh gerakan tanam pangan cepat panen, yakni gerakan menanam tanaman seperti cabai, bawang dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga, gerakan ini perlu diinisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Babinkamtibmas.
Kedelapan, melaksanakan kerja sama antar daerah (KAD) yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis, setiap item komoditas dikaji oleh setiap daerah, di mana daerah yang kekurangan komoditas mengambil dari daerah yang surplus. Kesembilan intensifkan jaringan pengaman sosial seperti anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran bansos, anggaran desa, dana alokasi umum (DAU) bansos pusat.
Kemudian, kesepuluh, BPS dan BI beserta provinsi mengumumkan angka inflasi hingga tingkat kabupaten/kota.
