Bontang, Infosatu.co – Sejumlah persoalan tata kelola kawasan wisata Bontang Kuala menjadi sorotan DPRD Kota Bontang.
Mulai dari penataan parkir, pengelolaan sampah, hingga keberadaan kabel dan tiang utilitas dinilai perlu mendapat perhatian agar kawasan tersebut semakin nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang Heri Keswanto mengatakan berbagai persoalan teknis di Bontang Kuala perlu diselesaikan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD) dan Lembaga Adat Kutai Bontang Kuala.
Menurutnya, lembaga adat memiliki peran penting untuk menyampaikan berbagai temuan dan persoalan yang terjadi di lapangan kepada instansi terkait agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Teman-teman lembaga adat bisa menyampaikan langsung persoalan yang ditemukan di lapangan kepada OPD terkait. Dengan begitu, solusi yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan DPRD Kota Bontang, Selasa, 2 Juni 2026.
Salah satu persoalan yang disoroti ialah sistem parkir di kawasan Bontang Kuala. Heri menilai pengaturan kendaraan di area tersebut masih belum tertata dengan baik sehingga berpotensi mengurangi kenyamanan pengunjung.
Menurutnya, keberadaan petugas parkir tidak hanya sebatas menarik retribusi, tetapi juga harus mampu mengatur posisi kendaraan agar kawasan wisata terlihat lebih rapi dan tertib.
“Kalau parkirnya tertata, tentu akan membuat pengunjung lebih nyaman saat datang ke Bontang Kuala,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung keberadaan tiang dan kabel utilitas yang dipasang di sejumlah titik kawasan pesisir.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Heri mendorong agar lembaga adat ikut berperan aktif memberikan masukan maupun berkoordinasi dengan pemerintah terkait berbagai persoalan yang berkaitan dengan lingkungan dan penataan kawasan.
Ia menambahkan, berbagai persoalan teknis yang muncul di Bontang Kuala sebaiknya dibahas terlebih dahulu bersama OPD yang berwenang sebelum disampaikan ke DPRD.
“Kalau ada kendala atau aspirasi yang belum mendapat tindak lanjut, silakan sampaikan kepada kami. DPRD siap membantu mengawal agar persoalan tersebut bisa mendapatkan solusi,” tutupnya. (Adv)
