Samarinda, infosatu.co – Pentingnya pengendalian kependudukan menjadi fokus utama Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, yang tidak hanya berfokus pada jumlah, namun pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Saat ini sebanyak 4,2 juta jiwa penduduk provinsi Kaltim merupakan angka yang relatif kecil dalam kemajuan kependudukan, namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi Pemerintah Provinsi, melainkan peningkatan kualitas SDM yang ada.
Hal ini ia sampaikan saat membuka Musyawarah Daerah ke IV Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kaltim pada Jumat, 16 Mei 2025 di Gedung Bangga Kencana Kemendukbangga, Jalan M.T Haryono, Samarinda.
Ia menambahkan, dibandingkan provinsi padat penduduk lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk jauh lebih sedikit.
Namun, tingkat kemiskinan yang masih di atas 5 persen menjadi tantangan serius, meski ada penurunan tipis dari 5,7 persen menjadi 5,3 persen.
“Peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas karena kami memahami bahwa jumlah penduduk yang besar tanpa didukung kualitas yang memadai tidak akan memberikan dampak positif bagi pembangunan,” ujar Seno.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti KKI untuk menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan.
“Dengan sumber daya alam yang melimpah dan PDRB hampir mencapai Rp 1.000 triliun, angka kemiskinan di Kaltim masih cukup tinggi,” ungkap Seno.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, pemerintah tetap melanjutkan program keluarga berkualitas untuk memastikan SDM Kalimantan Timur unggul dan mampu bersaing.
Seno menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim telah mengalokasikan 20 persen dari APBD senilai Rp4,5 triliun untuk sektor pendidikan.
“Kami gratiskan pendidikan dari tingkat SMA/SMK hingga S3. Ini bentuk komitmen kami untuk meningkatkan kualitas SDM,” jelasnya.
“Saat ini, baru sekitar 20 persen anak-anak yang bersekolah SMA dan hanya sekitar 3 persen yang kuliah S1, angka yang masih sangat miris untuk provinsi dengan APBD besar antara Rp 21 hingga 25 triliun,” sambungnya.
Selain pendidikan, ia menyinggung tingginya angka stunting yang masih berada di angka 22 persen dan menjadi tantangan besar untuk masa depan generasi muda Kaltim.
Ia menyatakan bahwa pembangunan kependudukan harus menyentuh langsung isu-isu seperti kemiskinan, gizi, dan akses pendidikan.
Ia optimis, dengan peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, Kalimantan Timur dapat memperbesar jumlah penduduknya secara terkontrol.
Seno juga berharap dengan keberlanjutan kolaborasi pemerintah daerah dengan KKI dalam menyusun data kependudukan yang akurat untuk perencanaan pembangunan yang efektif.
“Kami berharap KKI dapat membantu pemerintah dalam memberikan data valid hingga ke tingkat kecamatan dan desa,” ujarnya.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim juga mengapresiasi para pihak yang menyukseskan jalannya diskusi serta berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya musyawarah daerah ke-4 KKI Provinsi Kaltim. (Adv/diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
