Samarinda, Infosatu.co – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Suwarso, memimpin peninjauan lapangan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Samarinda Ulu II pada Rabu, 27 Agustus 2025.
Peninjauan ini melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menurut Suwarso, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Samarinda untuk memastikan kualitas program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan.
“Satgas MBG harus berperan aktif. Dinas Kesehatan memeriksa kebersihan makanan, peralatan, hingga ruangan penyimpanan. Semua prosedur standar operasional (SOP) harus dijalankan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, tim Dinas Kesehatan melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan yang disiapkan untuk siswa, termasuk pengecekan peralatan dan kebersihan dapur. Hasil uji diperkirakan keluar dalam tiga hari.
“Kalau ada rekomendasi perbaikan, segera kita tindak lanjuti. Prinsipnya pembinaan, karena program ini masih awal,” katanya.
Selain higienitas, tim juga memastikan distribusi makanan memenuhi standar.
Makanan yang diproduksi di dapur umum hanya bisa bertahan empat jam karena tanpa bahan pengawet.
Oleh karena itu, distribusi dilakukan dua kali sehari menggunakan mobil boks tertutup agar tetap higienis.
“Saya lihat sendiri ada dua unit kendaraan. Makanan berangkat pagi dan kembali siang, jadi aman sampai ke sekolah,” ujarnya.
Saat ini SPPG di Samarinda Ulu II melayani empat sekolah dengan total 2.330 porsi per hari, yaitu SDN 18, SDN 20, SMPN 5, dan SMPN 7.
Jumlah itu diperkirakan akan ditingkatkan menjadi 3.000 porsi seiring bertambahnya sekolah penerima manfaat.
Suwarso menambahkan, variasi menu juga dijaga agar siswa tidak bosan. Bahkan pengelola melakukan identifikasi alergi pada siswa dengan melibatkan orang tua.
“Kalau ada anak alergi telur atau makanan tertentu, menunya diganti. Itu bagian dari tanggung jawab penyedia,” jelasnya.
Untuk saat ini, yang terindentifikasi ada 1 orang alergi tepung terigu, 16 orang alergi telur dan 3 orang alergi susu.
Nantinya, beberapa porsi makanan tersebut akan digantikan dengan menu alternatif lainnya.
Pengawasan dilakukan berlapis, melibatkan Satgas MBG, koordinator wilayah SPPG, hingga Kejaksaan Negeri, TNI, dan Polri.
Semua pihak diminta aktif mendampingi agar tidak ada masalah kesehatan maupun teknis.
Dengan mekanisme yang ketat, pemerintah berharap tidak ada keluhan dari siswa maupun orang tua.
Sampai saat ini, belum ditemukan kasus makanan basi atau siswa yang sakit akibat konsumsi makanan gratis tersebut.
“Wali Kota memiliki tekad kuat menyukseskan program ini. Jadi kualitas gizi, higienitas, dan pelayanan harus dijaga,” pungkasnya.
