Samarinda, Infosatu.co – Banyaknya calon peserta didik yang tidak lolos pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili tingkat SMP di Kota Tepian disebut bukan disebabkan oleh kesalahan sistem pendaftaran, melainkan karena daya tampung sekolah negeri yang belum mampu mengakomodasi seluruh lulusan SD.
Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda Muhammad Wahiduddin mengatakan pelaksanaan SPMB secara teknis berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Dimana sistem pendaftaran telah melalui sejumlah tahapan uji coba sebelum diterapkan.
“Secara teknis pelaksanaannya tidak ada kendala yang berarti. Sistem sudah kami uji berkali-kali sebelum digunakan, bahkan sekolah juga membantu masyarakat yang kesulitan melakukan pendaftaran secara daring,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis 2 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pada jalur domisili penentuan penerimaan dilakukan berdasarkan pengukuran jarak antara tempat tinggal calon peserta didik, dengan sekolah tujuan menggunakan titik koordinat.
Menurut Wahiduddin, persoalan yang muncul lebih disebabkan tingginya minat masyarakat untuk bersekolah di SMP negeri, sementara kapasitas yang tersedia masih terbatas.
Ia menyebutkan, jumlah lulusan SD negeri maupun swasta di Samarinda mencapai sekitar 13 ribu siswa. Sementara itu, daya tampung SMP negeri hanya berkisar 10 ribu siswa.
“Kalau semua lulusan SD ingin masuk ke SMP negeri tentu tidak bisa tertampung. Kapasitas sekolah negeri memang terbatas, sedangkan sekolah swasta juga menjadi bagian dari sistem pendidikan yang telah disiapkan untuk menerima siswa,” katanya.
Meski demikian, Disdikbud memastikan seluruh kursi yang masih kosong di SMP negeri akan dimanfaatkan untuk menampung calon peserta didik yang belum memperoleh sekolah.
Saat ini, proses tersebut masih menunggu selesainya tahapan daftar ulang sehingga jumlah kursi yang tersisa dapat diketahui secara pasti.
“Setelah daftar ulang selesai, kami akan memetakan sekolah mana saja yang masih memiliki kursi kosong. Kuota yang belum terisi itu nantinya akan dioptimalkan untuk penempatan siswa yang belum tertampung,” jelasnya.
Tambahnya, pembangunan sekolah baru tidak dapat dilakukan hanya karena tingginya jumlah pendaftar pada satu kawasan.
“Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan penduduk, persebaran sekolah, hingga kebutuhan layanan pendidikan di setiap wilayah,” pungkasnya.
