Jakarta, infosatu.co – Kemiskinan tidak akan hilang jika kasus korupsi di Indonesia masih sering terjadi. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
“Jika ingin menuntaskan kemiskinan, maka tidak ada dan tidak boleh ada korupsi,” ungkapnya di hadapan para kepala daerah dan sekretaris daerah se-Indonesia dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023 di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Selasa (21/3/2023).
Secara tegas, Firli meminta para pejabat pemerintahan untuk tidak bermain terlebih dengan dana hibah.
“Tunjukkan bahwa pemerintahan bisa berjalan tanpa korupsi,” harapnya.
Ia mengungkapkan, pengetahuan seseorang terkadang tidak berpengaruh terhadap perilakunya sendiri.
“Ini seharusnya sama. Kalau dia katakan tidak boleh, maka dia tidak akan korupsi,” ucapnya.
Firli memaparkan, pada tahun 2019, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) diangka 3,7 selanjutnya di tahun 2020 naik menjadi 3,84, kemudian tahun 2021 menjadi 3,88 dan di tahun lalu berada diangka 3,93.
“Artinya semakin dia mendekati angka lima maka kita adalah antikorupsi. Jadi target kita mudah-mudahan bisa wujudkan IPAK itu di angka 4-5, sehingga betul-betul terwujudnya antikorupsi,” tuturnya.
Menurutnya pemberantasan korupsi merupakan tugas bersama, sebab KPK tidak dapat bekerja mencegah korupsi sendiri. Dengan demikian, KPK bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan aparat pengawas pemerintah.
“Tidak akan pernah sebuah negara hancur karena pelaku kejahatan. Tapi negara akan hancur karena ulah mereka yang hanya menonton tanpa melakukan apapun,” tegasnya.
