infosatu.co
DPRD KALTIM

Fadly Imawan Minta Pemerintah Beri Afirmasi Pendidikan di Wilayah Tertinggal

Teks: Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan

Samarinda, Infosatu.co – Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kaltim ketima membahas Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), Senin, 25 Agustus 2025.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly Imawan, menegaskan perlunya kebijakan afirmasi khusus bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal.

Menurutnya, sekolah di wilayah perbatasan, daerah perkebunan, maupun kawasan pertumbuhan baru masih menghadapi keterbatasan sarana, tenaga pendidik, hingga biaya operasional.

“Sekolah-sekolah di luar pusat kota membutuhkan perhatian lebih. Pemerintah harus memberi alokasi khusus untuk sekolah-sekolah yang benar-benar memerlukan bantuan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, sekolah di daerah perkebunan sawit dan kawasan pedalaman sering kali berjalan dengan fasilitas minim. Jika tanpa intervensi pemerintah, sekolah-sekolah tersebut sulit berkembang.

“Misalnya tadi ada usulan afirmasi bagi sekolah-sekolah di kawasan sawit atau di daerah pedalaman. Mereka harus full dibantu, tidak bisa diperlakukan sama dengan sekolah di kota yang fasilitasnya sudah lengkap,” tegasnya.

Selain itu, Fadly juga mengingatkan pentingnya perhatian bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Menurutnya, pemerintah wajib memberikan subsidi penuh agar mereka tidak terhambat untuk mengenyam pendidikan.

“Untuk keluarga miskin, tentu pemerintah harus hadir penuh. Subsidi harus maksimal, karena pendidikan itu hak semua anak bangsa,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD akan terus mendorong agar program pendidikan daerah tidak hanya berfokus pada kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah pinggiran.

“Kalau kita bicara kualitas SDM, maka semua anak harus mendapat kesempatan yang sama. Jangan hanya yang di kota, tapi juga di desa, di perbatasan, semua harus diperhatikan,” pungkasnya.

Related posts

APBD Perubahan Kaltim 2025 Disepakati Rp21,74 Triliun, Ditopang SiLPA Rp2,59 Triliun

Rizki

APBD-P Kaltim 2025 Tuntas Dibahas, Paripurna Sudah Dijadwalkan

Rizki

4 Kali Mangkir Pemanggilan DPRD, RSHD Dinilai Lecehkan Lembaga Dewan

Rizki

Leave a Comment

You cannot copy content of this page