Samarinda, infosatu.co – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk tahun 2026 menjadi pembahasan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak pengurangan anggaran terhadap pembangunan daerah.
Diketahui, total APBD Kaltim diperkirakan turun dari Rp20 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun.
Penurunan ini utamanya disebabkan oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan daerah.
Menurut Hasanuddin, atau yang akrab disapa Hamas, ini bisa membatasi ruang fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menyusun dan mengeksekusi program-program prioritas.
“Yang Rp18 triliun itu tidak dimiliki seluruhnya oleh APBD provinsi, karena terbagi lagi untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim,” jelas Hamas, Senin 12 Mei 2025.
Ia menjelaskan, sistem pembagian anggaran secara proporsional kepada pemerintah kabupaten dan kota memang menjadi kewajiban, namun di sisi lain membuat kemampuan fiskal provinsi menjadi semakin sempit.
Padahal, kebutuhan pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih sangat tinggi.
“Kalau kita tidak pintar-pintar kelola anggaran, banyak program strategis bisa mandek. Padahal masyarakat berharap pembangunan terus bergerak maju,” katanya.
Hamas mengingatkan agar Pemerintah Provinsi tidak hanya fokus pada pengurangan belanja, tetapi juga berupaya memperluas sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan.
Salah satunya dengan mengoptimalkan aset daerah, meningkatkan efektivitas BUMD, serta menggali potensi sektor ekonomi non-migas seperti pertanian, pariwisata, dan jasa.
Meski demikian, ia juga mendorong langkah efisiensi dalam tata kelola anggaran, misalnya dengan mengutamakan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di fasilitas milik sendiri, seperti gedung-gedung pemerintahan.
“Kalau rapat dan kegiatan bisa digelar di gedung pemerintah, kenapa harus sewa hotel? Ini langkah sederhana tapi sangat berdampak terhadap efisiensi,” ucapnya.
Ia menambahkan, efisiensi tidak boleh dilakukan secara serampangan, tetapi harus tetap memastikan bahwa program-program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar tetap berjalan optimal.
“Kuncinya bukan hanya hemat, tapi cerdas dalam menata anggaran agar pembangunan tetap berkelanjutan dan rakyat tetap sejahtera,” tutup Hamas.
