Samarinda, infosatu.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak percepatan pembangunan jalan provinsi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang masih mengalami kerusakan berat.
Hingga Mei 2025, sebanyak 168 kilometer dari total 931 kilometer jalan provinsi belum dalam kondisi mantap.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Apansyah, menilai bahwa akses jalan menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi di daerah.
Ia menegaskan bahwa wilayah-wilayah yang belum tersentuh pembangunan, seperti Mahakam Ulu (Mahulu), harus diprioritaskan.
“Kami dari DPRD, khususnya Komisi III, mendorong Pak Gubernur agar membangun seluruh infrastruktur jalan. Ini sangat penting karena berdampak langsung pada ekonomi masyarakat,” ujarnya, Jumat, 23 Mei 2025.
Data dari Dinas PUPR-PERA menunjukkan bahwa saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 82,21 persen. Namun, ruas sepanjang 168 kilometer masih belum memenuhi standar, sebagian besar tersebar di kawasan perbatasan dan pedalaman.
Apansyah mengungkapkan bahwa kerusakan jalan di wilayah terpencil kerap dibiarkan terlalu lama tanpa penanganan. Sistem drainase yang buruk memperparah kondisi jalan selama musim hujan, menjadikan perbaikan jalan sebagai pekerjaan berulang tanpa hasil signifikan.
“Kalau di Mahulu itu, sedikit-sedikit bermasalah. Begitu rusak, lama penanganannya. Ini yang jadi konsentrasi kami karena dampaknya langsung ke masyarakat,” ujarnya.
Untuk mendongkrak kemantapan jalan menjadi 85 persen pada akhir 2025, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan dana sebesar Rp2,6 triliun khusus untuk sektor Bina Marga.
Dana ini mencakup proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan-jembatan di delapan kabupaten/kota.
Namun demikian, Apansyah mengingatkan agar anggaran tersebut tidak hanya difokuskan pada ruas strategis perkotaan, tetapi juga menjangkau jalur penghubung antardesa yang menjadi nadi transportasi bagi masyarakat pedalaman.
“Program prioritas harus menyentuh semua daerah. Dari Samarinda sampai Kutai Barat, bahkan koneksi jalan ke Bontang juga sedang kita dorong. Harus merata,” tegasnya.
Ia juga menyambut baik rencana pembangunan jalan tol Samarinda-Bontang, namun menyebut pembangunan jalan non-tol tidak kalah penting.
Menurutnya, akses jalan lokal jauh lebih dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
“Tol Bontang-Samarinda itu penting. Tapi jalan penghubung antardesa, antarwilayah, itu juga harus dibenahi. Jangan sampai akses antarperkampungan lebih susah dari tol,” tutup Apansyah.
