Samarinda, infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menegaskan penanganan banjir di Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya di Kota Samarinda tidak cukup hanya dengan perbaikan drainase parsial.
Upaya pengendalian banjir dinilai harus dilakukan secara menyeluruh dengan sistem aliran air yang saling terhubung, termasuk mendukung rencana pembangunan sodetan baru menuju Sungai Mahakam.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menilai, langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membangun sodetan baru merupakan bagian penting dalam mengurai genangan di sejumlah kawasan rawan.
Namun ia menekankan, pengerjaan harus dirancang secara komprehensif agar dampaknya benar-benar maksimal.
“Memang harus secara komprehensif, aliran airnya harus saling terhubung satu sama lain agar hasilnya maksimal,” ujar Deni.
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya berfokus pada satu titik drainase bermasalah. Seluruh jalur air di kawasan kota perlu dipetakan, agar tidak terjadi penumpukan debit saat hujan deras.
Ia mencontohkan kawasan Suryanata di Kelurahan Bukit Pinang yang menurutnya membutuhkan sodetan tambahan di Jalan Antasari. Jalur tersebut, dinilai penting agar aliran air bisa langsung mengarah ke Sungai Mahakam tanpa tertahan di permukiman warga.
Dengan konektivitas saluran yang baik, DPRD meyakini genangan di sejumlah kawasan bisa ditekan secara signifikan.
DPRD Samarinda pun meminta agar keterbatasan anggaran tidak menghambat langkah strategis penanganan banjir. Legislator menilai sinergi antara pemerintah kota dan DPRD penting agar program prioritas tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan bebas banjir bisa segera terwujud.
Sementara itu sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan pemerintah kota tahun ini berencana merealisasikan sodetan dari arah Bank Tabungan Negara (BTN) di Jalan RE Martadinata menuju Sungai Mahakam.
Saluran penghubung itu nantinya difungsikan sebagai jalur utama pembuangan air, dari kawasan Jalan Cermai, termasuk limpasan dari wilayah Rumah Sakit Dirgahayu, dan sekitarnya yang selama ini kerap tergenang saat hujan turun.
“Rencananya tahun ini kita langsung melakukan sodetan ke arah Mahakam, sekaligus melihat kondisi drainase di sekitar Jalan Gajah Mada,” kata Andi Harun.
Ia menjelaskan, hasil peninjauan lapangan menunjukkan sedimentasi di sejumlah drainase kota sudah cukup tinggi. Kondisi itu menjadi salah satu penyebab berkurangnya kapasitas tampung saluran air.
Menurut Andi, persoalan drainase di Samarinda bukan hanya soal air hujan, tetapi juga lumpur yang terbawa aliran sehingga pengangkatan sedimen harus terus dilakukan secara rutin.
“Limpasan air di kota ini tidak hanya mengandung air, tetapi juga lumpur. Itu yang menyebabkan drainase harus rutin dilakukan pengangkatan sedimen,” jelasnya.
Pemkot Samarinda, lanjut dia, terus melakukan pembangunan saluran baru dan pemeliharaan berkala setiap tahun. Meski demikian, banjir masih terjadi di beberapa titik saat curah hujan tinggi.
Namun dibanding sebelumnya, durasi genangan kini disebut lebih cepat surut berkat sejumlah program pengendalian yang sudah berjalan.
Di sisi lain, percepatan penanganan banjir juga dihadapkan pada keterbatasan fiskal daerah. Kebijakan efisiensi anggaran serta pemangkasan dana transfer dari pusat disebut menjadi tantangan tersendiri.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kita harus memaksimalkan program secara bertahap dan paralel, mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan hingga kota,” ujar Andi Harun.
