Samarinda, Infosatu.co – Plt Kepala Dinas PUPR-PERA Kalimantan Timur (Kaltim) Irhamsyah menyebut program rumah layak huni melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) baru terealisasi 346 unit dari target 502 unit yang ditetapkan sejak 2022.
“Target kita pada saat itu kan 502 unit. Sementara ini baru mencapai 346 unit yang bisa kita realisasikan,” ujarnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Senin, 28 September 2026.
Ia mengaku program tersebut melibatkan perusahaan dari berbagai sektor. Mulai dari pertambangan, perkebunan, migas, perbankan hingga perusahaan jasa konstruksi ikut berpartisipasi dalam penyediaan rumah layak huni.
Irhamsyah mengatakan capaian tersebut masih menyisakan 1.561 unit dari target yang belum terealisasi. Karena itu, pemerintah masih membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Kaltim.
Di sisi lain, PUPR-Pera Kaltim juga melihat peluang menggabungkan anggaran pemerintah dengan CSR untuk menangani rumah yang membutuhkan rehabilitasi.
Skema tersebut dapat diterapkan ketika bantuan dari APBD belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan perbaikan satu rumah. Irhamsyah mencontohkan kebutuhan rehabilitasi satu rumah bisa mencapai Rp35 juta.
“Misalnya target satu rumahnya Rp35 juta. Sementara APBD kita ada Rp25 juta, Rp10 jutanya kita ambilkan dari CSR,” sebutnya.
Menurutnya, pola pembiayaan tersebut memungkinkan pemerintah dan perusahaan berbagi pembiayaan untuk satu rumah, sehingga bantuan tidak harus sepenuhnya ditanggung APBD.
Namun, ia menegaskan skema penggabungan APBD dan CSR tersebut masih menjadi kemungkinan yang dapat dikembangkan. Sementara program yang sudah berjalan saat ini adalah pembangunan rumah layak huni melalui CSR perusahaan.
“Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan itu bisa kita lakukan. Tapi yang sementara ini jalan adalah rumah layak huni yang dilakukan oleh CSR,” tuturnya.
Irhamsyah menambahkan keterlibatan perusahaan dalam program tersebut tidak terbatas pada satu sektor. Perusahaan tambang, perkebunan, migas termasuk Pertamina, perbankan hingga sektor jasa konstruksi telah ikut berpartisipasi.
Pemprov Kaltim berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperluas untuk mengejar target rumah layak huni yang masih tersisa.
