Samarinda, infosatu.co – Keberadaan buzzer dalam dunia politik bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peran mereka semakin tidak terkendali dan dikhawatirkan mengancam kebebasan berpendapat serta kualitas demokrasi.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan menilai buzzer selalu muncul dalam setiap ajang politik. Sayangnya, kehadiran mereka kini lebih sering digunakan untuk membentuk opini publik dengan cara yang justru membungkam kritik terhadap pemerintah.
Menurutnya, buzzer kerap kali menyerang individu atau kelompok yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, menciptakan narasi negatif yang memojokkan pengkritik. “Fenomena ini membuat pemerintah terkesan semakin antikritik dan tidak terbuka terhadap masukan dari masyarakat,”ungkap Politisi Partai Golkar itu, kepada awak media belum lama ini.
Adnan menegaskan, keberadaan buzzer yang berupaya membatasi ruang gerak pemikiran kritis di media sosial dapat melemahkan demokrasi. Padahal, masyarakat yang berani mengkritisi kebijakan justru berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Ia juga mengingatkan pejabat publik seharusnya tidak perlu khawatir terhadap kritik jika mereka bekerja dengan benar. Mengutip pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, ia menegaskan bahwa jika seseorang bersih, maka tidak ada alasan untuk merasa risih.
“Saya berharap kebebasan berpendapat tetap terjaga dan tidak dihambat oleh kelompok-kelompok yang berusaha membungkam kritik demi kepentingan tertentu,” pungkasnya.
