Penulis : Lilik Sismiati – Editor : Putri
Balikpapan, infosatu.co – Komisi I Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcail), Senin (21/10/2019). RDP ini digelar terkait Kota Balikpapan yang akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
Ketua Komisi I, Johny Ng meminta Disdukcapil untuk meningkatkan pelayanan. Dikarenakan jumlah penduduk yang semakin bertambah, terutama banyaknya pendatang nanti.
Berdasarkan catatan Disdukcapil, ada penambahan sekitar 1.500 jiwa tiap bulannya, dan ini merupakan pendatang.
“Ini harus diantisipasi karena akan berdampak pada tingkat keamanan daerah,” ungkapnya.
Komisi I menekankan agar pendatang harus mengikuti setiap prosedur yang berlaku apabila ingin menjadi penduduk tetap Kota Balikpapan, seperti memiliki surat pindah domisili dari daerah asal.
“Harus mengikuti semua prosedur. Pelayanan di Disdukcapil harus ditingkatkan, yaitu seperti mempermudah setiap pelayanan pada masyarakat,” tegasnya.
Komisi I menyadari bahwa tidak boleh ada penghalang untuk pendatang yang ingin masuk dan menetap di Kota Balikpapan.
“Selama ada surat pindah, ya boleh dan itu sesuai peraturan,” tuturnya.
Dengan adanya pembangunan IKN di Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara. Serta adanya proyek perluasan areal kilang pengolahan minyak milik Pertamina atau dikenal RDMP.
“Proyek kilang itu saja bakal menyerap tenaga kerja kurang lebih 20.000 orang, sebab itu instansi terkait termasuk pihak keamanan harus saling berkoordinasi,” lanjutnya
Johny mengingatkan agar kondusifitas yang terbina harus dijaga secara benar, supaya aksi kriminalitas tidak meningkat seperti aksi begal.
“Jangan sampai lengah, jaga keamanan demi menjaga Balikpapan tetap aman dan kondusif,” tegasnya.
Komisi I pun mendorong agar Disdukcapil selalu menyiapkan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan menyediakan Surat Keterangan (Suket) bagi warga yang mengurus kartu identitas.
“Kabarnya memang akan ada tambahan blangko dari Kementerian Dalam Negeri, namun untuk antisipasi, Suket harus tetap diterbitkan, dan itu kami apresiasi,” beber Johny.
