Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji mengungkapkan bahwa lembaga legislatif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan rapat koordinasi tindak lanjut Surat Edaran (SE) KPK tentang Pencegahan Korupsi dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD.
Rapat yang berlangsung di pada Senin (20/11/2023) malam tersebut bertujuan menyelaraskan perencanaan penganggaran sesuai aturan Kemendagri.
Seno menjelaskan, dalam SE Ketua KPK Nomor 8 Tahun 2021 itu menetapkan bulan Maret hingga Mei sebagai batas perencanaan anggaran.
Semua OPD diminta menyesuaikan perencanaan anggaran masing-masing sesuai bulan yang telah ditentukan tersebut.
“Makanya hari ini kita panggil semua OPD untuk membahas perencanaan anggaran tahun 2023 dan perubahan di tahun 2024. Semua perangkat daerah harus menyesuaikan dengan bulan yang ada,” kata Seno di Ruang Rapat DPRD Kaltim.
Namun, ada beberapa perencanaan yang dimasukkan di luar batas yang ditentukan. Hingga akhirnya, pihak Inspektorat menilainya sebagai pelanggaran prosedur. Setelah konsultasi dengan pihak Kemendagri, maka hal tersebut diberikan pengecualian khusus hanya untuk tahun 2023.
Kendati demikian, pengeculian itu tidak berlaku pada 2024. “Tahun depan harus sesuai dengan tanggal dan bulan yang ditetapkan oleh Kemendagri,” tegas Seno.
Seno juga mengungkapkan bahwa pihak Inspektorat tengah menyoroti dua OPD karena diduga memiliki perencanaan anggaran yang bermasalah.
Kedua OPD itu adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
“Dalam waktu dekat Sekdaprov akan rapat bersama TAPD untuk menyelesaikan masalah itu. Kami harap semua dapat terserap maksimal karena ini adalah aspirasi masyarakat,” tandas politikus Gerindra itu.
