Samarinda, infosatu.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) M Udin menyarankan kepada pemerintah provinsi (pemprov) mengevaluasi pelaksanaan program rumah layak huni (RLH). Terutama dalam hal pemerataan pembangunan hunian bagi masyarakat.
Menurutnya, program RLH yang tengah berlangsung belum menyentuh masyarakat secara keseluruhan. Terutama, bagi mereka yang berada di luar lingkaran perusahaan swasta selaku pihak yang menjalankan corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial.
Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus segera ditangani agar pelaksanaan RLH berjalan maksimal dan tepat sasaran.
“Kami mempertanyakan nasib rakyat yang jauh dari lingkar tambang, kan pasti tidak terakomodasi. Jadi, hal seperti ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah,” kata Udin, Senin (16/10/2023).
Meski demikian, M Udin menyatakan dukungan terhadap program RLH yang digalakkan oleh Pemprov Kaltim tersebut. Tujuannya mendorong masyarakat yang kurang mampu atau prasejahtera mendapatkan hunian yang layak huni.
Dalam pelaksanannya, pihak pemprov juga menggandeng perusahaan swasta melalui program CSR untuk berkontribusi dalam program RLH. Tidak hanya itu, perusahaan swasta juga diwajibkan membangun akses jalan untuk menunjang mobilitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
Udin juga mengapresiasi gubernur sebelumnya yang telah bekerja keras memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kaltim. Dalam hal ini dalam peluncuran program RLH, melakukan percepatan pembangunan dan lainnya.
“Sekarang adalah tugas Pj melanjutkan program itu, khususnya RLH. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bareng-bareng,” tuturnya.
Selain itu juga berharap agar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik proaktif membangun komunikasi dengan lembaga DPRD Kaltim.
“Pj harus rutin melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat bukan hanya di gedung DPRD,” tandasnya.
