Jakarta, infosatu.co – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej memberikan pesan semangat kepada seluruh pihak untuk berperan aktif dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri (PDN).
Wamen Eddy menegaskan meskipun rangkaian tersebut telah usai, semangat untuk mendukung dan menggelorakan belanja produk dalam negeri harus terus berlanjut.
“Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan,” ucapnya saat menutup Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).
Menurut Wamen Eddy, hal ini menjadi penting karena kementerian/lembaga negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Selain itu kata dia, berbagai langkah strategis dan kolaboratif harus diambil untuk mendorong belanja produk dalam negeri. Hal ini termasuk pengembangan inovasi dan kualitas produk lokal, serta penguatan promosi dan distribusi untuk meningkatkan daya saing produk domestik di pasar.
“Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Eddy.
Dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, lanjut Wamen Eddy, diharapkan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja produk dalam negeri sebesar 95% dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir tahun 2023.
“Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini, yang mengusung Tema Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa’,” tandasnya.
Temu Bisnis Tahap VI merupakan sinergi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).
Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak Kamis lalu (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023), yang merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berdasarkan data, pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI ini terdapat peningkatan transaksi sebesar Rp29,5 triliun yang terdiri dari transaksi oleh kementerian/lembaga sebesar Rp18,5 triliun dan yang dilakukan pemerintah daerah sebesar Rp11,34 triliun.
Rinciannya dari nominal Rp29,5 triliun tersebut yang sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp16,13 triliun dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar Rp13,4 triliun.
Diketahui sebelum dilaksanakannya road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar Rp420,7 triliun dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) menjadi Rp448,8 triliun.
Selain itu, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Kemudian terdapat juga coaching clinic bidang kekayaan intelektual (KI), administrasi hukum umum (AHU) dan hak asasi manusia (HAM).
