Samarinda, infosatu.co – Dalam rangka memberikan penguatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Komisi IV DPRD Samarinda sambangi Pengadilan Agama Samarinda.
“Adanya kasus dan laporan dari mitra kerja bahkan temuan di lapangan yang membuat kami mengharuskan ke sini. Karena banyak hal yang kami tidak tahu terkait regulasi dan keadaan di Pengadilan Agama Samarinda ini seperti apa,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti, Rabu (3/5/2023).
Salah satunya terkait dengan tingginya angka kasus perceraian di Kota Samarinda, kekerasan dalam rumah tangga dan dispensasi nikah.
Puji mengakui awalnya pihaknya hanya ingin fokus terhadap bagaimana hak anak dan perempuan, akan tetapi melihat kasus-kasus yang terjadi maka pihaknya terus mencari masukan dan usulan dari berbagai pihak agar raperda yang digodok pihaknya dapat memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan.
“Mungkin regulasi dari pemerintah, undang-undang, peraturan menterinya juga sudah ada, tetapi di lapangan kami temukan masih banyak pernikahan siri, masih banyak dispensasi nikah dan berbagai sebab. Nah inilah yang kita cari sebabnya karena apa atau hulunya apa,” jelas Puji.
Ditanyai soal langkah untuk mengantisipasi kasus-kasus yang sering terjadi tersebut, Puji mengatakan pencegahan sebenarnya dapat dilakukan dengan bagaimana peran keluarga, peran sistem layanan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
Tidak hanya itu peran pemerintah sangat penting di sini. Begitupun dengan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi untuk membangun keluarga yang harmonis.
“Agar UU dan regulasi bisa berjalan, perlu sosialisasi, pemahaman, mengubah mindset masyarakat dan mungkin mengubah budaya,” tambahnya.
“Dengan adanya kerja sama bersama pengadilan dan organisasi perangkat daerah (OPD) bisa mengkonvergensikan program pemerintah,” pungkasnya.
