Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi lll DPRD Samarinda Anhar menolak jika Samarinda Seberang menjadi target pengembangan daerah otonomi baru (DOB).
Rencana DOB Samarinda Seberang itu mencuat sejak 2016. Pasalnya di kawasan Samarinda Seberang saat ini sudah terdiri dari 3 Kecamatan, tinggal menambah 1 atau 2 kecamatan untuk bisa menjadi kota madya atau kabupaten.
“Saya sangat tidak setuju kalau Samarinda Seberang dimekarkan jadi kabupaten baru. Seharusnya sekarang bukan lagi DOB tetapi daerah kota baru,” ucapnya kepada awak media, Selasa (11/4/2023).
Ia menilai dengan dibentuknya kota baru di Samarinda Seberang, maka hal itu akan memecah kepadatan semua aktivitas yang ada di pusat kota.
“Contoh dulu ada yang namanya di Surabaya itu Darmo Kota Satelit. Kota barunya Surabaya itu memecah dari pada aktivitas-aktivitas niaga di Kota Surabaya dan ini harusnya dicontoh,” jelasnya.
Selain itu juga dinilai pemekaran tidak boleh dilakukan dengan alasan karena kepentingan politik tertentu. Artinya jangan sampai ketika dibentuk kabupaten baru justru hanya menjadi beban bagi pemerintah pusat.
“Jadi jangan hanya dilihat dari aspek politiknya saja, daerah otonomi baru tidak mudah jangan sampai nanti ketika dimekarkan kita tidak punya sumber daya penghasil yang cukup akhirnya daerah kita ini disusui terus dan menjadi beban bagi pemerintah pusat,” tuturnya.
Anhar menilai Kota Samarinda jika dilakukan pembenahan pun sudah sulit untuk dilakukan lantaran begitu padatnya. Sehingga membutuhkan proses yang begitu panjang.
“Jadi jalan satu-satunya adalah memindahkan seluruh aktivitas pemerintahan, apakah itu aktivitas pemerintahan provinsi ataupun aktivitas pemerintah kota ke Samarinda Seberang,” terangnya.
“Mungkin ada saatnya pemekaran bisa dilakukan, namun bukan pada saat ini. Nanti ke depan karena kepadatan penduduk dan sumber pendapatannya sudah bisa mandiri itu baru bisa,” pungkasnya.
