Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Anhar sangat mendukung Wali Kota Samarinda Andi Harun yang tidak menginginkan adanya aktivitas tambang di Kota Samarinda pada tahun 2026 mendatang.
Pasalnya dalam pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Samarinda masih ada pembahasan terkait dengan zona pertambangan untuk tahun berikutnya, sementara aturan RTRW Samarinda sudah tidak memuat persoalan tambang dan tidak diperbolehkan lagi.
“Kalau saya bicara apa yang disampaikan wali kota itu sudah benar. Tidak boleh lagi ada tambang di Kota Samarinda ini,” ungkapnya di Gedung Sekretariat DPRD Samarinda, Rabu (29/3/2023).
Lontaran itu disampaikan lantaran menurut Anhar berdasarkan hasil kajian dan analisa bahkan menjadi perdebatan DPRD sebab tambang merupakan salah satu penyumbang banjir yang terjadi di Kota Tepian. Tentunya hal tersebut dinilai sangat merugikan.
“Kalau dinilai tidak sinkronisasi antara daerah dan pemerintah provinsi tentu harus disinkronisasikan karena yang mengeluarkan ini pemerintah pusat. Jadi pemerintah provinsi dan pemerintah kota sama-sama lah, karena yang mengeluarkan izin pemerintah pusat soal pertambangan itu,” terangnya.
Sehingga Anhar menilai salah satu langkah yang tepat untuk menangani persoalan banjir yakni menghentikan aktivitas pertambangan.
“Ya salah satunya yang bisa dilakukan wali kota adalah menghentikan pertambangan itu.
Saya selalu mengkritisi pemerintah tapi ada kalanya itu tujuan untuk kemaslahatan. Kami harus dukung,” tuturnya.
Bahkan dirinya pun mendukung bahwasanya tidak perlu menghentikan aktivitas tambang pada tahun 2026 lantaran dinilai memberikan ruang terhadap pelaku usaha pertambangan.
“Kalau perlu jangan tahun 2026, besok tidak usah ada lagi. Artinya kan memberikan ruang juga sampai tahun 2026 bagi pertambangan,” pungkasnya.
