Samarinda, infosatu.co – Angka pengangguran di Kalimantan Timur (Kaltim) terbilang cukup tinggi, dengan pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kaltim, tentu mendapat angin segar bagi masyarakat lantaran dapat meningkatkan perekonomian.
Namun baru-baru ini, pemerintah pusat mengumumkan akan mendatangkan 100 ribu tenaga kerja dari luar Kaltim untuk IKN.
Hal itupun menjadi tanda tanya bagi sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) di Kaltim. Mereka meminta bagaimana sumber daya manusia (SDM) Kaltim bisa dilibatkan dalam pembangunan IKN.
Wakil Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unmul Adlansyah meminta penjelasan lebih rinci terkait kabar masuknya 100 ribu tenaga kerja yang didatangkan dari luar Kaltim. Ini yang harus diluruskan jangan sampai kita jadi penonton.
Sebab Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Thomas Umbu Pati tidak menjelaskan pembagian kuota dari angka tersebut dan tidak juga menyebutkan fasilitas tempat tinggal mereka.
“Kami minta kejelasan berapa persen yang bisa diakomodir untuk tenaga kerja lokal. Jadi tidak hanya memberikan porsi kepada tenaga kerja luar. Jadi tidak bisa menerima begitu saja, yang paling penting tenaga kerja lokal harus dilibatkan dalam pembangunan IKN,” ungkapnya dalam konferensi pers di Hotel Mesra, Senin (30/5/2022).
Wakil Pimpinan Majelis Organisasi Daerah Nasional (MODN) Artha Mulya menambahkan bahwa alasan pemerintah pusat mendatangkan 100 ribu tenaga kerja bertujuan untuk percepatan pembangunan IKN.
“Lantas ia menilai pekerja lokal Kaltim tidak mampu untuk dilibatkan dalam pembangunan IKN yang baru,” kata Artha Mulya seraya bertanya.
“Apa tidak ada pekerja lokal di Kaltim. Lulusan graduation, perguruan tinggi yang lama sudah lulus banyak nganggur, belum lagi korban PHK apakah itu juga tidak direkrut,” tambahnya.
Selain itu, komitmen bersama bahwa pembangunan IKN melibatkan tenaga kerja lokal Kaltim. Namun pemerintah pusat justru akan mendatangkan tenaga kerja luar Kaltim.
“Ini harus ditegaskan. Kami memperjuangkan tenaga kerja lokal baik itu dari perguruan tinggi, swasta maupun korban PHK. Kalau ini tidak kawal akan terjadi begitu saja,” tandasnya.
Ditempat yang sama, Ketua Solidaritas Rakyat (Sorak) Kaltim Iwan AS mendorong Pemerintah Kaltim dan instansi terkait, agar lebih bijak akan masuknya 100 ribu tenaga kerja luar datang ke IKN.
“Mereka masuk sebagai tenaga kerja sudah sesuai atau tidak,?.Semisal 100 orang ditempatkan di administrasi dan lain lain. Kami perlu penjelasan seperti itu,” terangnya.
Tidak hanya itu pihaknya meminta pemerintah memastikan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam hal pembangunan IKN.
“Sehingga kita bisa berhitung bersama-sama kalau tenaga kerja dari luar masuk 100 ribu terus berapa peluang untuk tenaga kerja lokal di Kaltim,” harapnya.
