Balikpapan, infosatu.co – Aminuddin SH Anggota Komisi I DPRD Balikpapan menggelar reses pada masa sidang I Tahun 2022 di Sekretariat Partai Gerindra, di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Utara pada Selasa (29/3/2022) malam.
Acara yang menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Perindagkop itu, diikuti oleh para Ketua RT dari Kelurahan Sumberejo, Karangrejo, Karangjati, Gunungsari Ulu dan Mekarsari Kecamatan Balikpapan Utara.
Persoalan yang mengemuka dalam reses tersebut terkait pembangunan yang belum terealisasi biarpun sudah diajukan lewat Musrembang.
Selain itu permintaan para orang tua untuk dapat menyekolahkan anaknya dengan mudah, tanpa adanya sistem zonasi.
Persoalan lainnya masalah ekonomi, terutama kelangkaan minyak goreng dan harga yang melambung hingga 100 persen. Selain itu merambat naiknya harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan tiba.
“Reses kali ini terkait masalah minyak goreng, serta PPDB. Memang kalau kita melihat, kita tahu bahwa masalah minyak goreng ini sangat menyusahkan masyarakat ” tuturnya.
Menurutnya ini satu bencana besar, karena Indonesia memiliki perkebunan sawit yang sangat luas tetapi bisa langka minyak goreng.
“Harapan kita mudah-mudahan dengan situasi ini Pemerintah Kota Balikpapan segera mengambil langkah agar kelangkaan segera bisa teratasi terutama masalah harga,” paparnya.
Sebab saat ini stok sudah ada tetapi harganya melejit, dan hal itu dirasakan oleh warga terlalu berat.
“Tentu dalam hal ini agar pemerintah mengambil langkah konkrit, mungkin bisa mengadakan sidak di lapangan terkait masalah ini,” lanjutnya.
Dia berharap Pemkot memberikan subsidi agar harga minyak goreng tidak terlalu tinggi.
“Apalagi menjelang bulan Ramadan ini kebutuhan minyak goreng sangat tinggi,” kata dia.
Sementara terkait masalah PPDB, dalam hal ini terkait pembangunan sekolah SMP di Balikpapan Barat, dia berharaap semoga cepat ada solusinya.
“Perlu diingat juga bahwa di sana juga ada SMP Swasta. Jangan sampai merugikan sekolah tersebut, saat terbangun SMP negeri tidak bisa menerima murid. Tentu Pemkot juga harus memikirkan hal ini. Persoalan PPDB ini bisa juga diatasi dengan menambah ruang belajar,” lanjutnya.
Usulan ke Musrenbang menurut dia tidak bisa semua diakomodir. Namun dia berharap agar pembangunan merata di seluruh kelurahan.
“Kami sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk memperjuangkan usulan ketua RT agar terealisasi,” tutup Aminuddin.
