infosatu.co
KALTIM

9 Tuntutan Geram untuk Pemprov Kaltim, Ajakan Dialog Tak Berbalas

Teks: Massa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemprov Kaltim dalam aksi di Simpang Empat Lembuswana, Samarinda, Rabu, 18 November 2026 (Infosatu.co/R’sya)

Samarinda, Infosatu.co – Sembilan persoalan di Kalimantan Timur (Kaltim) dibawa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) dalam aksi di Simpang Empat Lembuswana, Samarinda, Rabu, 18 November 2026. Namun, undangan dialog yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim belum mendapat respons kehadiran.

Humas Aksi Aliansi Geram, Rhenata Cessar Arlyka mengatakan aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya di Kantor Gubernur Kaltim. Saat itu, massa mengaku tidak berhasil menemui Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud maupun perwakilan pemerintah untuk membahas tuntutan mereka.

Padahal, kata dia, massa sempat berencana bertahan hingga malam di Kantor Gubernur. Geram mengaku mendapat tawaran dialog dari Pemprov Kaltim, tetapi pertemuan tersebut dibatasi hanya untuk 40 orang.

Pembatasan itu ditolak karena aliansi menginginkan dialog yang terbuka dan transparan. Mereka kemudian memilih menggelar aksi di kawasan Lembuswana sekaligus mengundang gubernur dan jajarannya untuk berdiskusi langsung dengan massa.

“Kami tidak menginginkan hal tersebut, kami menginginkan transparansi. Sehingga pada hari ini kami melakukan aksi lagi dengan mengundang pihak pemprov untuk melakukan diskusi di sini,” ujarnya saat demo berlangsung.

Namun, hingga aksi berlangsung, Rhenata menyampaikan belum memperoleh kepastian kehadiran pihak pemprov. Ia menyebut telah menghubungi sejumlah pihak di lingkungan pemerintah, tetapi belum mendapatkan jawaban.

“Kami mengharapkan pihak pemprov beserta jajarannya dapat hadir di sini untuk berdiskusi bersama massa aksi, dapat memberikan penjelasan, transparansi serta memberikan solusi yang konkret terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hari ini,” tuturnya.

Aksi yang diikuti sekitar 200 orang itu membawa sembilan tuntutan. Geram mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, melakukan restorasi wilayah terdampak, serta menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Mereka juga meminta penindakan terhadap perusahaan yang tidak menjalankan reklamasi pascatambang. Persoalan lain yang disuarakan yakni kelangkaan BBM dan pemadaman listrik bergilir di Kaltim. Untuk dua persoalan tersebut, massa menuntut penyelesaian sekaligus kompensasi bagi masyarakat terdampak pemadaman listrik.

Di sektor pendidikan, Geram meminta evaluasi total Program Gratispol, terutama pemerataan penerima dan mekanisme penyalurannya. Mereka turut mendesak pemprov memberikan kompensasi kepada masyarakat terdampak ISPA.

Satu tuntutan lainnya berkaitan dengan transparansi penggunaan dana bantuan presiden (banpres) senilai Rp20 miliar yang diberikan kepada DPRD, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan.

Rhenata menegaskan, aksi tersebut tidak berhenti pada penyampaian daftar tuntutan. Geram menginginkan pemerintah memberikan penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas persoalan yang mereka suarakan.

“Kami menginginkan solusi yang betul-betul konkret dan juga implementasinya. Yang kami bawakan hari ini bukan hanya poin tuntutan, tapi juga kami menginginkan penjelasan dan pertanggungjawaban dari pihak Pemprov Kaltim,” tegasnya.

Geram membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika hingga demonstrasi berakhir tidak ada perwakilan pemprov yang menemui massa.

“Melihat sikap pemprov pada hari ini, kemungkinan akan ada aksi lanjutan jika sampai aksi ini berakhir mereka tidak menemui kami,” pungkasnya.

Related posts

Hujan Turunkan Karhutla Kaltim, 15 Titik Api Masih Mengintai

R'sya Rahmadina

15 Ribu Liter Air Sekali Terbang, Australia Bantu Padamkan Karhutla Kaltim

R'sya Rahmadina

Musim Hujan Kaltim Dimulai Bertahap, BMKG Ingatkan Ancaman Banjir hingga Longsor

Rizki