infosatu.co
PEMERINTAH

Ada 28 Ribu Anak Terlantar di Kaltim, Kejati Turun Tangan Urus Perwalian

Teks: Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang “Pemenuhan Hak-Hak Bagi Anak Terlantar” Antara Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim dengan Gubernur Kaltim dan Bupati/Wali Kota se-Kaltim (Infosatu.co/R’sya)

Samarinda, Infosatu.co – Sekitar 28 ribu anak terlantar tercatat di Kalimantan Timur (Kaltim). Di balik angka tersebut, masih ada persoalan administrasi yang menghambat sebagian anak memperoleh hak dasarnya, salah satunya belum tuntasnya proses perwalian.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim Chatarina Muliana mengatakan status perwalian menjadi salah satu hal yang perlu diselesaikan agar anak-anak terlantar dapat memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Teks: Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang “Pemenuhan Hak-Hak Bagi Anak Terlantar” Antara Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim dengan Gubernur Kaltim dan Bupati/Wali Kota se-Kaltim (Infosatu.co/R’sya)

Persoalan ini ditemukan pada anak-anak yang tinggal di sejumlah yayasan. Sebagian dari mereka belum melalui proses penetapan wali sehingga pengurusan identitas kependudukan membutuhkan pendampingan.

“Anak-anak pada yayasan itu banyak sekali yang belum diproses perwaliannya. Dan kami nanti membantu proses perwaliannya,” ungkapnya usai agenda penyampaian isu strategis daerah dan penandatanganan kesepakatan bersama di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa, 17 November 2026.

Melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltim serta pemerintah kabupaten/kota, kejaksaan akan membantu memfasilitasi proses perwalian tersebut.

Anak-anak yang beragama Islam, prosesnya dilakukan melalui Pengadilan Agama. Sementara bagi anak nonmuslim, pengurusan dilakukan melalui Kementerian Dalam Negeri.

Chatarina menjelaskan, kepemilikan NIK bukanlah tujuan akhir dari penanganan anak terlantar. Identitas kependudukan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi mereka untuk memperoleh hak pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Karena itu, pendataan terhadap sekitar 28 ribu anak terlantar tersebut perlu dilakukan lebih lanjut. Pemerintah harus mengetahui anak-anak yang belum memiliki NIK sekaligus mereka yang belum mendapatkan akses terhadap layanan dasar.

“Ini tidak selesai sampai mereka memiliki NIK, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan akses pendidikan, kesehatan,” jelasnya.

Chatarina juga mengajak masyarakat dan jurnalis berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan anak-anak yang belum terpenuhi haknya. Laporan dapat disampaikan ke Kejati maupun Kejaksaan Negeri di seluruh Kaltim agar dapat difasilitasi penanganannya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan persoalan anak terlantar tidak cukup diselesaikan melalui penandatanganan kesepakatan. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus segera menerjemahkan komitmen tersebut menjadi tindakan nyata.

“Ini bukan hanya untuk penandatanganan, tapi harus action karena anak-anak kita semuanya sudah menunggu aksi daripada pemangku kepentingan dan kebijakan di sini,” tegasnya.

Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, Harum, sapaan akrabnya membuka peluang pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung penyelesaian persoalan tersebut.

Ia menyebut perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim perlu dilibatkan agar pemenuhan hak anak terlantar menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita pergunakan dana CSR. Kita punya perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur, kita sinergi sama-sama menyelesaikan persoalan ini semuanya. Negara harus hadir di tengah-tengahnya,” pungkasnya.

Related posts

Kolaborasi Antarwilayah Penting Wujudkan Swasembada Pangan di Kaltim

Emmy Haryanti

Jalur Gerunggung Bakal Tembus Paser, Pemprov Kaltim Siapkan Proyek Multiyears

R'sya Rahmadina

Gubernur Urungkan Rencana Terminal Baru Rp20 Miliar, Pilih Benahi yang Ada

R'sya Rahmadina