Jakarta, Infosatu.co – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden membawa konsekuensi langsung terhadap keberlangsungan pemerintahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang paripurna untuk memilih wakil presiden definitif paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Wapres Gibran yang disampaikan langsung di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Prabowo mengaku menerima keputusan tersebut dengan berat hati, tetapi tetap menghormati dan mendukung langkah yang diambil Gibran.
“Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut, dan menghormati, serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil,” ujar Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kinerja Gibran selama mendampinginya menjalankan pemerintahan. Dia menilai Gibran telah menjalankan tugas dengan baik, termasuk turun langsung memantau program pemerintah dan kondisi masyarakat.
“Saya merasa terbantu. Beliau telah menjalankan tugas tersebut dengan baik,” tuturnya.
Setelah bertemu Presiden, Gibran mendatangi Kompleks Parlemen Senayan untuk menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Gibran meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
Permintaan tersebut langsung ditindaklanjuti melalui agenda rapat pimpinan MPR. Selanjutnya, MPR akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD untuk membahas tahapan pengisian jabatan yang ditinggalkan Gibran.
Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan proses pemilihan wakil presiden pengganti.
“Sejak sekarang MPR punya waktu 60 hari untuk menyiapkan proses tersebut,” ucapnya.
Dalam mekanismenya, Presiden Prabowo harus mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Berdasarkan penjelasan Muzani, Presiden memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk menyampaikan kedua nama tersebut.
MPR kemudian akan memproses persyaratan calon sebelum menggelar sidang pemilihan. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Pengunduran diri Gibran juga mengubah agenda politik di DPR. Rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada Kamis untuk menindaklanjuti usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran batal dilaksanakan.
Sebelumnya, 120 anggota DPR dari 8 fraksi telah menandatangani usulan HMP di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
