Samarinda, Infosatu.co – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Kalimantan Timur (Kaltim) menilai respons Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud terhadap tuntutan massa dalam aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 21 Oktober 2026 belum memberikan jawaban konkret.
Jenderal Lapangan (Jenlap) Geram Kaltim Angga Wato menyebut sekitar 90 persen jawaban yang diberikan gubernur masih bersifat normatif. Menurutnya, hanya satu respons yang dinilai konkret, yakni terkait pejabat yang disebut bersikap arogan dan akan dipecat.
“90 persen jawabannya dia normatif. Cuma satu saja jawaban yang konkret terkait pejabat yang arogan kemarin akan dipecat,” ujarnya usai demo berakhir sekitar pukul 18:00 Wita lewat.
Dalam aksi tersebut, Geram membawa tujuh poin tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, pelayanan publik, dan kebijakan pemerintah. Tuntutan itu meliputi penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan perusahaan yang tidak menjalankan reklamasi pascatambang, penyelesaian kelangkaan BBM, penghentian pemadaman listrik bergilir, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Gratispol.
Dari sejumlah tuntutan tersebut, Angga menyoroti respons pemerintah terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla), listrik, BBM, hingga Program Gratispol yang dinilai belum menjawab persoalan secara memuaskan.
“Yang sangat mengecewakan itu untuk listrik sama BBM, data-datanya dari mana? Omong kosong semua itu. Sama Program Gratispol, itu mengecewakan sekali,” ungkapnya.
Terkait karhutla, Geram mendorong pemerintah provinsi menyatakan sikap mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan serta menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.
Untuk Program Gratispol, Angga mengaku massa justru diminta membuat surat keberatan apabila menginginkan program tersebut dihentikan. Ia menilai respons itu belum menjawab substansi tuntutan yang disampaikan Geram.
Usai aksi, Geram akan kembali berkonsolidasi bersama aliansi untuk menentukan langkah berikutnya. Angga memastikan kemungkinan aksi lanjutan tetap terbuka apabila tidak ada tindak lanjut atas tuntutan yang mereka sampaikan.
“Pasti ada (aksi lanjutan), ketika tidak ada tindak lanjut dan Gubernur sendiri tidak ada menyuarakan kepada pusat apa yang hari ini coba kita sampaikan,” pungkasnya.
Dalam aksi yang dimulai sekitar pukul 15.00 Wita itu, massa sempat menunggu hingga hampir pukul 17.30 Wita sebelum gubernur keluar menemui mereka. Lamanya waktu menunggu tersebut sempat memicu ketegangan di antara massa aksi dan polisi.
Aksi tersebut diikuti lebih dari 500 massa dari berbagai kampus dan elemen masyarakat. Sejumlah peserta juga datang dari luar Samarinda, termasuk dari Tenggarong.
