Samarinda, Infosatu.co – Keterbatasan anggaran daerah membuat usulan pembangunan di Samarinda perlu disaring berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat. Program yang mendesak harus didahulukan, sementara usulan lain perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan mekanisme perencanaan pemerintah daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahronny Pasie meminta masyarakat melalui rukun tetangga (RT) menggelar rembuk warga untuk menentukan kebutuhan yang menjadi prioritas. Hasil kesepakatan itu kemudian diminta dituangkan dalam satu proposal kolektif untuk diajukan kepada DPRD.
Novan mengatakan aspirasi yang dihimpun dalam reses masa sidang III tahun 2026 akan dikumpulkan dan diproses untuk masuk dalam perencanaan pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Hasil reses kali ini kita kumpulkan, nanti pada akhir bulan kita paripurnakan. Pada Januari dan Februari apabila sistem SIPD terbuka, semua usulan yang ada kami masukkan,” ujar Novan saat reses di Bungas Coffee, Jalan MT Haryono, Samarinda, Kamis, 8 Oktober 2026.
Ia menjelaskan usulan pembangunan perlu disepakati bersama agar mencerminkan kebutuhan warga secara kolektif. Proposal yang disusun berdasarkan rembuk warga selanjutnya dapat disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pengusulan program.
“Beberapa RT tolong, seperti kalian membuat rembuk warga, tolong rembukkan ke warganya mana aspirasi yang akan disampaikan. Buat proposalnya menjadi satu. Langsung ke DPRD,” katanya.
Dalam reses tersebut, sejumlah aspirasi masyarakat turut disampaikan. Di Kelurahan Bukit Pinang, warga mengusulkan penerangan serta peningkatan akses jalan menuju kawasan tempat pembuangan akhir (TPA) yang kondisinya masih berupa agregat.
Sementara di Kelurahan Jawa, warga mengusulkan pembangunan drainase. Proposal terkait usulan tersebut disebut telah disiapkan dan tinggal diserahkan kepada pihak terkait.
Selain infrastruktur, aspirasi juga datang dari Tim Reaksi Cepat (TRC) Provinsi Kalimantan Timur terkait kebutuhan rumah aman. Novan menilai keberadaan rumah aman perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan perlindungan masyarakat yang membutuhkan tempat berlindung.
Meski demikian, ia menegaskan tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan. Penentuan program perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan infrastruktur, urgensi kebutuhan, manfaat bagi masyarakat, serta ketersediaan anggaran.
Novan mencontohkan, perbaikan jalan yang kondisinya masih layak dapat ditunda untuk mendahulukan jalan lain yang mengalami kerusakan lebih parah.
“Kalau orang bilang, lebih baik kalian perbaiki yang lebih rusak daripada yang cuma sekadar merapikan saja. Bicara kelayakan masih layak,” ujarnya.
Efisiensi dan efektivitas anggaran juga menjadi pertimbangan dalam menyusun program pembangunan. Novan menyebut sejumlah usulan penerangan perlu disesuaikan dengan program lain, termasuk Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya), agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
Adapun usulan yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) akan diteruskan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Samarinda Andi Satya Adi Saputra yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi pelaksanaan reses sebagai sarana anggota DPRD turun langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Reses ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Samarinda untuk turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi dari masyarakat. Ini adalah kegiatan yang sangat positif,” kata Andi Satya.
Namun, ia mengingatkan masyarakat bahwa DPRD merupakan lembaga legislatif, bukan lembaga eksekutif yang menjalankan langsung program pembangunan. Karena itu, tidak semua aspirasi yang disampaikan dapat langsung direalisasikan oleh anggota DPRD.
Kondisi fiskal daerah juga menjadi tantangan dalam mengakomodasi usulan pembangunan. Andi Satya menyebut proyeksi APBD Provinsi Kalimantan Timur pada 2027 dapat turun menjadi sekitar Rp12,1 triliun. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah, termasuk Kota Samarinda.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat setiap program perlu disusun berdasarkan skala prioritas dan manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta warga memahami apabila tidak seluruh aspirasi yang disampaikan melalui reses dapat direalisasikan.
“Apabila nanti ternyata tidak semua aspirasi Bapak Ibu bisa diakomodasi oleh Pak Novan, maka harap dimaklumi,” tutur Andi Satya.
