Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyalurkan bantuan beras sebanyak 52,4 ton untuk masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang terdampak bencana hidrometeorologi dan kekeringan berkepanjangan.
Bantuan pangan tersebut merupakan penyaluran tahap kedua setelah sebelumnya Pemprov Kaltim melepas bantuan pangan tahap pertama pada 17 Agustus 2026. Penyaluran kali ini ditujukan untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat di wilayah hulu Mahakam.
Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim Fahmi Himawan mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap kondisi darurat yang berlangsung di Mahulu.
“Kami memfasilitasi bagaimana cadangan pangan di Kabupaten Mahakam Ulu bisa terpenuhi. Karena status darurat di Mahakam Ulu akibat bencana hidrometeorologi dan kekeringan, kita tanggap merespons hal itu,” kata Fahmi saat Serah Terima Penyaluran Pangan kepada Pemerintah Mahakam Ulu di Gudang Bulog Cabang Samarinda, Jalan Ir. Sutami Blok 9, Sabtu, 5 September 2026.
Pada tahap pertama, bantuan pangan menyasar masyarakat di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari dengan cakupan sekitar 3.100 kepala keluarga.
Sementara pada tahap kedua, sebanyak 52.425 kilogram atau sekitar 52,4 ton beras kembali disalurkan sebagai bagian dari upaya memenuhi cadangan pangan di wilayah hulu Mahakam.
Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Angela Idang Belawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemprov Kaltim dan Perum Bulog atas dukungan tersebut.
“Harapan kami sinergi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus berlanjut, sehingga ketersediaan pangan dan kebutuhan dasar masyarakat dapat tetap terpenuhi,” ujarnya.
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian dan Kesra Puguh Harjanto mengatakan kemarau berkepanjangan yang berlangsung sejak Juni menjadi perhatian bersama, terutama dalam mengantisipasi kerawanan bencana dan pangan.
Menurut Puguh, kondisi tersebut juga dapat berdampak pada sejumlah sektor pelayanan masyarakat.
Karena itu, kebijakan pangan perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan berdasarkan data lapangan sekaligus mengendalikan potensi lonjakan harga.
“Pemerintah hadir dengan upaya pengendalian lonjakan harga dalam menjaga inflasi Kalimantan Timur,” jelas Puguh.
Penyaluran bantuan pangan tersebut secara resmi diserahkan Pemprov Kaltim kepada Pemkab Mahulu untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
