Samarinda, Infosatu.co – Kualitas data yang belum seragam di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai menjadi tantangan dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong seluruh OPD memperkuat pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Provinsi Kaltim Robiana Hastawulan.
Menurut Robiana, penyediaan data berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan kewajiban seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Data berkualitas merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Setiap OPD harus berperan aktif menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Satpol PP Kaltim juga berkomitmen menyediakan data sektoral yang valid, terutama pada bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai bagian dari dukungan terhadap tata kelola pemerintahan berbasis data.
Robiana menjelaskan, kualitas data sangat bergantung pada komitmen pimpinan serta kemampuan perangkat daerah dalam mengelola, memverifikasi, dan memperbarui data secara berkala. Tanpa pengelolaan yang baik, data tidak akan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan yang efektif.
Selain meningkatkan kualitas data, Satpol PP Kaltim juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang menjadikan pengelolaan data sebagai bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
Langkah tersebut sekaligus mendukung implementasi program Satu Data Indonesia melalui penyelarasan standar data dan metadata antarperangkat daerah. Untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi yang kuat antara OPD, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Robiana berharap pengelolaan data tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi menjadi fondasi dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang transparan, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat Kaltim.
“Dengan penguatan tata kelola data itu diharapkan seluruh perangkat daerah mampu menghadirkan data yang lebih terintegrasi, sehingga mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
