Samarinda, Infosatu.co – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda dalam mempertahankan kader pendamping keluarga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program di masyarakat. Sebagian besar kader hingga kini masih bekerja tanpa insentif tetap.
Kepala DPPKB Kota Samarinda Deasy Evriyani mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam menjalankan program pembangunan keluarga. Menurutnya, keberhasilan berbagai program sangat bergantung pada keberadaan kader di lapangan.
“Kendala terbesar kami adalah bagaimana menggerakkan dan me-maintain kader. Mereka adalah ujung tombak kami di lapangan,” ungkapnya Senin, 13 Juli 2026.
Ia menjelaskan, DPPKB harus memenuhi kebutuhan sebanyak 969 Tim Pendamping Keluarga (TPK) sesuai ketentuan pemerintah pusat. Namun, menjaga jumlah kader tetap aktif bukan perkara mudah karena tidak semua memperoleh dukungan insentif.
Menurutnya, hanya Tim Pendamping Keluarga yang menerima honor dari pemerintah pusat. Sementara kader lain, seperti Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kampung Keluarga Berkualitas, hingga kader Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsyat), belum memiliki skema honor tetap meski ikut menjalankan berbagai program di masyarakat.
“Kalau Tim Pendamping Keluarga memang ada honornya dari pusat. Tetapi kader lainnya tidak ada. Padahal mereka juga aktif mendampingi masyarakat dan menjalankan berbagai program pembangunan keluarga,” katanya.
Kondisi tersebut membuat DPPKB harus mencari cara lain untuk menjaga semangat para kader. Selama ini, dukungan yang diberikan lebih banyak berupa pelatihan peningkatan kapasitas, pembinaan, monitoring dan evaluasi, hingga pemberian penghargaan melalui berbagai kegiatan.
“Kami memberikan peningkatan kapasitas, pembinaan, monitoring evaluasi, bahkan reward melalui perlombaan. Karena kalau tidak ada keberlanjutan, mereka tentu akan bertanya untuk apa dibentuk kalau tidak ada dukungan,” ujarnya.
Ia menegaskan kader memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan edukasi mengenai pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, hingga pencegahan stunting.
Tanpa keterlibatan kader, berbagai program dinilai akan sulit menjangkau masyarakat secara optimal. Karena itu, DPPKB berharap dukungan anggaran terhadap pembinaan kader dapat menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, investasi pada kader sama pentingnya dengan pembiayaan program karena keduanya saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kader adalah motor penggerak kami di lapangan. Kalau mereka kuat, informasi dan edukasi kepada masyarakat juga akan lebih mudah tersampaikan. Kami berharap pembinaan terhadap kader bisa terus didukung melalui penganggaran yang memadai,” pungkasnya.
