Samarinda, Infosatu.co – Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan APBD 2025, mulai dari menurunnya pendapatan asli daerah (PAD), masih besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), hingga berbagai persoalan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Andi Muhammad Afif Rayhan Harun dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraks-fraksi DPRD Provinsi Kaltim terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
Ia mengatakan, meskipun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), capaian tersebut tidak boleh menutupi berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra adalah tren penurunan PAD dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2025, realisasi PAD hanya mencapai 91,7 persen dari target yang telah ditetapkan.
Menurut Afif, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara maksimal. Karena itu, Pemprov Kaltim diminta segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat sumber-sumber penerimaan daerah sekaligus mengoptimalkan potensi yang selama ini belum memberikan kontribusi signifikan.
“Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan optimalisasi PAD dan menggali potensi pendapatan daerah secara lebih maksimal,” ungkapnya.
Selain pendapatan daerah, Fraksi Gerindra juga menyoroti besarnya Silpa tahun anggaran 2025 yang masih mencapai Rp961 miliar. Angka tersebut dinilai mencerminkan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Afif menilai besarnya dana yang tidak terserap tersebut berpotensi menghambat manfaat pembangunan yang seharusnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan percepatan pelaksanaan program agar anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Fraksi Gerindra meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Beasiswa Gratispol. Evaluasi dianggap penting menyusul adanya temuan penerima ganda yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan pendidikan.
Selain itu, Gerindra juga menyoroti perlunya pemerataan bantuan perlengkapan sekolah agar dapat menjangkau siswa yang benar-benar membutuhkan.
“Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan program beasiswa, termasuk temuan penerima ganda serta pemerataan bantuan perlengkapan sekolah agar tepat sasaran,” tegas Afif.
Persoalan kesehatan juga tak luput dari perhatian. Fraksi Gerindra menilai layanan kesehatan di sejumlah daerah masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemerataan tenaga kesehatan dan ketersediaan fasilitas layanan yang memadai.
Karena itu, pemerintah diminta mempercepat penanganan stunting, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta memastikan tenaga medis dan fasilitas kesehatan tersedia secara merata, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
Sementara di bidang infrastruktur, Gerindra menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan dan jembatan yang masih membutuhkan penanganan serius. Salah satu yang menjadi perhatian adalah akses penghubung Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Menurut Afif, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tersebut harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Pemprov Kaltim dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, pembangunan IKN harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal, terutama dalam pembukaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pengembangan kawasan penyangga.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada capaian administratif seperti opini WTP, tetapi juga memastikan anggaran daerah mampu menjawab persoalan riil yang masih dihadapi masyarakat Kaltim.
