Samarinda, Infosatu.co – Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program parkir berlangganan di Kota Samarinda tidak bersifat wajib. ASN tetap memiliki pilihan untuk mengikuti program tersebut maupun menolaknya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menegaskan sejak awal program parkir berlangganan tidak dirancang dengan mekanisme pemaksaan, termasuk terhadap ASN yang menjadi salah satu kelompok awal yang disasar pemerintah.
Penegasan itu disampaikan Rohim menyusul munculnya informasi mengenai dugaan pemotongan Rp400 ribu dari gaji ASN untuk parkir berlangganan. Rohim mengaku belum mengetahui informasi tersebut dan kembali menegaskan bahwa keikutsertaan dalam program tersebut bersifat sukarela.
“Tidak ada kewajiban. Boleh ikut, boleh tidak,” kata Rohim saat ditemui, Senin, 21 September 2026.
Menurut Rohim, ASN menjadi basis awal untuk mengenalkan program parkir berlangganan kepada masyarakat. Namun, keikutsertaan ASN tetap diserahkan kepada masing-masing individu.
“Dari awal konsepnya memang tidak ada kewajiban, tidak ada pemaksaan. Jadi itu diserahkan. Yang mau parkir berlangganan silakan, yang tidak juga silakan,” ujarnya.
Rohim menilai pemerintah kota perlu memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami manfaat yang diperoleh dari program tersebut. Menurutnya, sosialisasi tidak cukup hanya menjelaskan besaran tarif, tetapi juga harus memastikan masyarakat mengetahui layanan yang akan diterima.
“Kalau orang sudah membayar sekian, maka mereka akan punya ekspektasi mendapatkan layanan. Nah, layanan inilah yang mestinya disiapkan betul-betul oleh pemerintah kota,” katanya.
Ia menjelaskan, masyarakat yang telah membayar dan memperoleh kartu parkir berlangganan harus mendapatkan kepastian ketika menggunakan lokasi yang masuk dalam sistem tersebut.
“Kalau dia parkir di tempat-tempat yang di situ jadi bagian dari parkir berlangganan, aman, nyaman, dan lain sebagainya. Nah, ini yang masih perlu disiapkan,” ujarnya.
Selain layanan, Rohim mengatakan sosialisasi juga perlu menjelaskan perbandingan biaya parkir berlangganan dengan pengeluaran masyarakat jika membayar parkir secara terpisah sepanjang tahun.
“Pemerintah mesti mensosialisasikan bahwa harga sekian. Nah, itu mesti bagaimana disosialisasikan agar masyarakat tidak menganggap ini beban baru,” katanya.
Menurut Rohim, jika dihitung dalam satu tahun, biaya parkir yang dikeluarkan masyarakat secara terpisah berpotensi lebih besar dibanding tarif parkir berlangganan. Namun, pemahaman tersebut dinilai belum sepenuhnya diterima masyarakat.
“Tidak dianggap beban baru dengan cara menghitung berapa potensi parkir yang mesti kita keluarkan dalam satu tahun. Kalau dalam kalkulasi dari pemkot, masyarakat diuntungkan karena kalau dia hitung jumlah parkir dalam satu tahun itu lebih dari Rp400 ribu. Tapi mindset ini belum sampai sepenuhnya ke warga,” jelasnya.
Di sisi lain, belum optimalnya program parkir berlangganan turut memengaruhi target pendapatan daerah. Rohim menyebut target pendapatan dari program tersebut sebelumnya dipatok sekitar Rp200 miliar.
Target tersebut menjadi salah satu asumsi dalam pembahasan APBD. Namun, karena progres parkir berlangganan hingga saat ini belum cukup signifikan, target pendapatan asli daerah (PAD) Samarinda turut disesuaikan dari sekitar Rp1,4 triliun menjadi Rp1,3 triliun.
“Penyesuaiannya di target pendapatan parkir berlangganan. Karena progresnya sampai saat ini belum cukup signifikan. Jadi kemungkinan tidak bisa terealisasi 100 persen sebagaimana yang ditargetkan,” jelasnya.
Rohim mengatakan DPRD telah meminta pemerintah kota melakukan upaya lebih signifikan agar target pendapatan tersebut dapat direalisasikan pada 2027.
“Kalau kami ketuk kemarin di APBD angkanya Rp200 miliar, berarti yang mestinya 2026 ini sudah berjalan. Tetapi dari pihak Dishub menyampaikan progress report-nya, kendala-kendala yang kemudian membuat target belum bisa terealisasikan sampai sekarang,” ujarnya.
Menurut Rohim, pemerintah perlu memperbaiki sistem sekaligus memperkuat sosialisasi agar program tersebut dapat berjalan sesuai target. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui manfaat layanan yang diperoleh sebelum memutuskan mengikuti parkir berlangganan.
“Ini benefit-benefit yang mestinya memang sampai, sehingga masyarakat itu tidak ragu untuk ikut parkir berlangganan,” pungkasnya.
