Bontang, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mulai mengintegrasikan penanganan persoalan sosial secara menyeluruh, mulai dari kasus penyalahgunaan zat adiktif pada anak hingga penanganan stunting yang masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Langkah ini ditegaskan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kelurahan Tanjung Laut, Senin, 4 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program lintas sektor, khususnya dalam menangani kasus penyalahgunaan zat pada anak yang masih terjadi di beberapa titik.
Berdasarkan hasil diskusi bersama pihak terkait, terdapat tiga lokasi yang menjadi perhatian khusus.
Wali Kota Neni menekankan pentingnya penanganan terpadu yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari aspek rehabilitasi hingga pendampingan sosial.
“Saya minta Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) segera diaktifkan kembali di seluruh kelurahan. Penanganan harus terintegrasi antara DSPM, Dinkes, hingga PPA-TP2A. Kita arahkan anak-anak ini ke rumah singgah untuk rehabilitasi yang lebih terstruktur,” ujarnya.
Selain rehabilitasi, upaya pencegahan juga menjadi perhatian. Pemkot mendorong pengawasan lingkungan dan penertiban peredaran zat yang berpotensi disalahgunakan.
“Pasang CCTV dan lampu penerangan di titik rawan. Satpol PP dan Dinkes juga kita minta melakukan razia terhadap penjualan obat yang sering disalahgunakan. Kita harus putus dari hulunya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk pemanfaatan teknologi dalam sistem pemantauan.
“Kita perlu satu data dan SOP yang jelas, termasuk dukungan sistem monitoring berbasis teknologi agar penanganan lebih terarah,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Neni turut menyoroti angka stunting di Kelurahan Tanjung Laut yang masih cukup tinggi, yakni mencapai 17 persen atau sebanyak 151 anak.
Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Bontang.
“Semua persoalan ini saling berkaitan. Karena itu, penanganannya harus terpadu dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)
