Samarinda, infosatu.co – Pemprov Kaltim merespons sorotan publik terhadap anggaran jasa laundry sebesar Rp450 juta yang tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 2026.
Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim Astri Intan Nirwany menjelaskan anggaran tersebut dipastikan digunakan untuk kebutuhan operasional rumah jabatan (rujab), bukan untuk kepentingan pribadi kepala daerah.
Achy, sapaan akrabnya itu menjelaskan penyebutan “laundry kepala daerah” dalam sistem pengadaan hanya merupakan istilah administratif yang tidak menggambarkan secara utuh peruntukan anggaran.
“Memang di sistem tertulis laundry kepala daerah, tapi itu hanya nomenklatur. Sebenarnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga di rujab secara keseluruhan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin, 4 Mei 2026.
Menurut Achy, layanan penatu tersebut mencakup berbagai kebutuhan penunjang aktivitas di lingkungan rumah jabatan, mulai dari perlengkapan ruang hingga fasilitas kamar-kamar Guest House.
“Yang dicuci itu bukan hanya pakaian, tapi juga karpet, gorden, seprai, bedcover, hingga taplak meja yang dipakai untuk kegiatan resmi,” jelasnya.
Ia menyebutkan, intensitas penggunaan fasilitas rumah jabatan meningkat dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mendorong pemindahan sejumlah kegiatan dari hotel ke fasilitas milik pemerintah.
“Sekarang banyak kegiatan dilaksanakan di rujab, baik kegiatan pemerintahan maupun masyarakat. Gedung-gedung di sana digunakan hampir setiap hari,” katanya.
Selain itu, fasilitas Guest House di kawasan rumah jabatan juga aktif digunakan untuk menerima tamu, termasuk pejabat dari pusat maupun daerah lain.
“Untuk Guest House, hampir setiap hari ada tamu. Itu berarti kebutuhan laundry juga berjalan rutin, terutama untuk seprai dan perlengkapan kamar,” ujarnya.
Achy menambahkan, total anggaran Rp450 juta tersebut merupakan alokasi selama satu tahun anggaran dan digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas di lingkungan rumah jabatan.
“Jadi itu bukan untuk satu jenis kebutuhan saja, melainkan keseluruhan operasional yang ada di rujab selama setahun,” tegasnya.
Meski demikian, ia memastikan penggunaan anggaran tetap akan dievaluasi seiring dengan kebijakan efisiensi yang tengah diterapkan pemerintah daerah.
“Kita tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Kebutuhan akan kita hitung kembali agar tetap efektif dan efisien,” pungkasnya.
