Bontang, infosatu.co – Pemerintah Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat tren positif dalam penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, di tengah capaian tersebut, tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang, Syahruddin, menjelaskan angka kemiskinan di Bontang menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.
“Persentase penduduk miskin mengalami penurunan, dari sekitar 3,74 persen pada 2024 menjadi 3,21 persen pada 2025. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hal tersebut disampaikan Syahruddin dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Bontang Tahun 2027 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa, 7 April 2026.
Pemerintah pun menargetkan penurunan angka kemiskinan yang lebih rendah pada tahun 2027, yakni berada pada kisaran 3,15 hingga 2,88 persen.
Meski demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan perbaikan di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang masih berada di angka 6,36 persen pada 2025.
Menurut Syahruddin, angka tersebut menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara optimal,” jelasnya.
Selain itu, sejumlah indikator sosial lainnya juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Tingginya angka prevalensi stunting serta kualitas pendidikan yang belum optimal menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa kondisi literasi dan numerasi di kalangan pelajar masih perlu ditingkatkan. Hal ini berdampak pada daya saing tenaga kerja di masa depan.
Tak hanya itu, isu sosial lain seperti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi sorotan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah Kota Bontang menegaskan bahwa penanganan masalah kemiskinan dan pengangguran tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang terintegrasi.
“Program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan,” kata Syahruddin.
Di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, kebijakan pembangunan ke depan akan difokuskan pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv)
