Samarinda, infosatu.co – Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menemukan masih banyak penggunaan Fuel Card tidak resmi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyebut kartu tersebut diduga dimodifikasi dan tidak diterbitkan melalui prosedur yang sah.
Temuan itu muncul di tengah pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Solar yang menggunakan sistem Fuel Card sebagai alat pengendali kuota.
“Fuel Card tidak resmi itu banyak yang kita temukan yang distiker oleh sopir. Ketika dibuka, ternyata hanya kartu biasa. Hanya ditempel stiker berisi nomor, kemudian nomor kendaraan dan nomor plat,” ujarnya, Jumat 27 Februari 2026.
Sebagai informasi, Fuel Card adalah kartu kendali elektronik yang diterbitkan melalui kerja sama perbankan (misalnya BRI) dan Pertamina untuk mengatur, memantau.
Juga membatasi transaksi pembelian BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite agar penyalurannya tepat sasaran.
Menurut Manalu, penerbitan Fuel Card di Kota Samarinda saat ini sudah dilakukan secara ketat dan terbatas.
“Saat ini di Kota Samarinda penerbitan Fuel Card itu sangat ketat. Untuk meng-update saja kadang-kadang kita buka Selasa dan Kamis, hanya tiga atau empat saja. Tapi sekarang banyak yang keluar,” katanya.
Ia mengaku heran dengan masih banyaknya Fuel Card beredar di SPBU, padahal pembatasan sudah diberlakukan.
“Yang kami rasa aneh, kok Fuel Card masih banyak berkembang ditemukan di SPBU-SPBU, sedangkan kita sangat membatasi penerbitannya,” tegasnya.
Dishub sebelumnya telah mengundang seluruh Dinas Perhubungan kabupaten/kota di Kalimantan Timur untuk menyamakan persepsi terkait pengendalian fuel card. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi celah antarwilayah.
“Kalau kita tidak satukan visi, mungkin ketat di Samarinda, tetapi di kota lain bisa mendapatkan dengan mudah fuel card tersebut. Akhirnya mereka mengambil bahan bakar yang kuotanya dimiliki oleh Samarinda,” jelas Manalu.
Temuan ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan mengurangi kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi pengguna di Kota Samarinda.
