Samarinda, Infosatu.co — Wakil Wali (Wawali) Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menegaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus disusun selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan aspirasi para pemangku kepentingan.
Menurutnya, konsultasi publik menjadi tahapan penting untuk memastikan arah pembangunan tidak menyimpang dari persoalan yang benar-benar dihadapi warga.
Penegasan itu disampaikannya dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 di Bapperida Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Konsultasi publik menjadi tahapan penting untuk memastikan arah pembangunan benar-benar sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Wawali, Selasa 24 Februari 2026.
Saefuddin menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus konsisten antara tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Ia mengingatkan agar program yang dirumuskan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata.
“Program yang disusun harus tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa penyusunan RKPD wajib mengacu pada kebijakan nasional, provinsi, serta visi dan misi kepala daerah. Karena itu, masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat dinilai sangat penting dalam proses penyempurnaan dokumen.
Menurutnya, partisipasi aktif seluruh stakeholder akan memperkuat komitmen bersama dalam membangun Samarinda secara berkelanjutan.
Pemerintah Kota, kata dia, membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan yang konstruktif dan berbasis data.
Saefuddin berharap RKPD 2027 mampu menjadi landasan kuat dalam mendorong pembangunan yang adil, merata, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ya kami berharap landasan pembangunan yang adil, merata, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Saefuddin.
