Balikpapan, infosatu.co – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan sambutan resmi kepada rombongan Komisi XIII DPR RI yang tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan, Jumat, 25 Juli 2025.
Kehadiran para anggota dewan ini merupakan bagian dari kegiatan reses yang difokuskan pada penguatan fungsi legislasi dan pengawasan di daerah.
Penyambutan berlangsung di ruang VIP bandara dalam suasana penuh kehangatan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur, Muhammad Ikmal Idrus, hadir langsung mendampingi Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, Sucipto.
Turut serta dalam penyambutan tersebut jajaran pimpinan unit vertikal Kemenkum lainnya yang berada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Termasuk perwakilan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, serta perwakilan bidang hak asasi manusia.
Agenda kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ini melibatkan sejumlah anggota dari berbagai fraksi partai politik.
Di antara mereka adalah Jamaludin Malik dan Franciscus Maria Agustinus Sibarani dari Fraksi Partai Golkar, Melati dan Muhammad Rofiqi dari Fraksi Partai Gerindra, Hj Anisah Syakur dan H Mafirion dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Juga terlihat H Almuzzammil Yusuf, dan Hamid Noor Yasin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga Pangeran Khairul Saleh, dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).
Muhammad Ikmal Idrus menegaskan bahwa kunjungan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang strategis untuk menjalin komunikasi substantif antara pemangku kebijakan pusat dan pelaksana teknis di daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan Komisi XIII DPR RI dan siap mendukung penuh dengan penyampaian data serta masukan dari wilayah. Diharapkan hasil kunjungan ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat daerah,” ujar Ikmal.
Ia juga menambahkan bahwa pertemuan ini akan dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai isu aktual yang dihadapi di wilayah, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, pengelolaan keimigrasian, hingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.
Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses legislasi yang partisipatif. Kehadiran langsung anggota Komisi XIII ke lapangan memberikan kesempatan bagi Kemenkum wilayah untuk menyuarakan realitas operasional dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan nasional.
Lebih dari itu, forum ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat sistem hukum nasional yang inklusif dan responsif terhadap dinamika lokal.
Seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Kalimantan Timur menyatakan kesiapan untuk mendukung setiap tahapan kunjungan kerja ini.
Koordinasi lintas sektor dan penyelarasan kebijakan diharapkan menjadi hasil konkret dari pertemuan yang berlangsung selama masa reses tersebut.
