Samarinda, infosatu.co –Anggota Komisi ll DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nurhadi menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan di Kota Balikpapan, terutama di jenjang pendidikan menengah atas.
Ia menyebut, meskipun Balikpapan memiliki jumlah SMP yang cukup bahkan berlebih, ketersediaan SMA dan SMK masih sangat kurang.
“Insyaallah untuk SMP sudah sangat memadai, bahkan ada 28 sekolah. Tapi untuk SMA dan SMK masih sangat minim, padahal kebutuhan terus meningkat,” ungkapnya pada Selasa, 17 Juni 2025.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebenarnya siap membangun fasilitas pendidikan menengah tersebut, namun kendala utama yang dihadapi adalah persoalan lahan.
Untuk itu, DPRD Kaltim dalam waktu dekat akan memanggil Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan guna membahas solusi konkret, salah satunya adalah skema hibah lahan.
“Yang jadi masalah ini lahannya. Kalau bisa hibah dari pemkot, maka kami dari provinsi akan bangun. Jangan sampai urusan lahan ini terus jadi alasan tertundanya pembangunan,” ujarnya.
Lebih jauh, nantinya pola yang akan digunakan dapat mencontoh seperti rencana pemanfaatan aset Hotel Royal, di mana pemkot menyerahkan tanah sementara pembangunan dibiayai oleh pemerintah provinsi.
Menurutnya langkah tersebut jauh lebih praktis ketimbang tarik ulur soal kepemilikan aset yang kerap berujung polemik.
“Masalah ini sudah sering terjadi, seperti kasus lahan Puskib yang sampai sekarang masih pro dan kontra. Padahal pendidikan adalah kebutuhan yang sangat mendesak,” tambahnya.
Ia pun menegaskan, persoalan kekurangan sekolah, terutama di jenjang SMA dan SMK, tidak bisa terus dibiarkan.
Setiap tahun lulusan SMP terus bertambah, dan mereka butuh akses pendidikan menengah yang terjangkau dan memadai.
“Kami berharap pemerintah kota mau bersinergi. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak ini kesulitan mendapatkan pendidikan hanya karena kita tidak sepakat soal tanah,” tutupnya.
