Samarinda, infosatu.co – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyatakan pihaknya telah menyelesaikan proses klarifikasi terhadap Anggota DPRD Andi Satya Adi Saputra dan Darlis Pattalongi.
Keduanya dilaporkan ke BK DPRD karena kasus dugaan pelanggaran etika saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan pihak RSHD Samarinda di akhir April 2025 lalu.
Menurutnya bahwa rangkaian klarifikasi sudah komprehensif karena melibatkan keterangan dari kedua terlapor, saksi, dan bukti rekaman video maupun audio.
“Mereka sudah menyampaikan semuanya, mulai dari surat undangan Komisi IV hingga momen saat kuasa hukum dipersilakan keluar dari ruangan,” jelasnya usai rapat di Gedung D, Kompleks DPRD Kaltim, Kamis, 12 Juni 2025.
BK kini fokus menelaah keseluruhan bukti dan keterangan dalam rapat internal sebelum mengeluarkan keputusan akhir.
Kendati demikian, Subandi menegaskan bahwa pihaknya belum menentukan apakah akan memfasilitasi konfrontasi antara pelapor dan terlapor, karena sejauh ini bukti yang dihimpun sudah dianggap memadai.
Lebih jauh, Subandi menegaskan bahwa BK terbuka untuk menerima tambahan bukti dari pelapor hingga sebelum keputusan final diumumkan.
Ia menekankan bahwa proses ini akan berjalan profesional, objektif, dan berlandaskan tatib serta kode etik internal DPRD.
“Hasil yang akan kami berikan tentu berdasarkan tatib dan profesionalitas. Kami tidak memandang meskipun kedua terlapor adalah rekan kami. Jadi hasilnya tentu objektif,” tegasnya.
Terkait desakan pelapor agar kedua anggota DPRD dikenakan sanksi hingga Pergantian Antar Waktu (PAW), Subandi memastikan hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan final.
“Keputusan BK DPRD nanti bersifat final dan mengikat. Semua pihak harus menerima hasilnya,” ujarnya tegas.
