Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi prihatin terbatasnya anggaran dan peralatan yang dimiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II dalam menangani pemeliharaan jalan nasional di Kaltim.
Seperti jalan nasional di wilayah Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Hal ini disampaikannya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim seusai rapat dengar pendapat (RDP) bersama UPTD PUPR-PERA Wilayah II pada Senin, 19 Mei 2025.
“Anggaran UPTD Wilayah II sangat terbatas, hanya sekitar Rp28 miliar. Dari jumlah itu, Rp10 miliar digunakan untuk belanja BBM, sisanya Rp18 miliar harus dibagi untuk wilayah Kukar, Samarinda, dan Mahulu.
Dengan anggaran sebesar itu, sulit untuk mengcover semua kebutuhan pemeliharaan jalan,” ujar Subandi.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini diperparah dengan minimnya peralatan yang dimiliki UPTD Wilayah II.
“Mereka kekurangan unit, baik eksavator maupun peralatan penunjang lainnya. Akhirnya, mereka harus berbagi alat agar proses tetap bisa berjalan. Ketika tidak mampu mengcover, mereka harus meminta bantuan ke wilayah lain,” jelasnya.
Menurut data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPR dan PERA Provinsi Kaltim tahun 2024, UPTD Wilayah II hanya memiliki 3 unit eksavator, 3 unit motor grader, 2 unit vibrator roller, 1 unit loader, 1 unit tronton, dan 6 unit dump truck.
Subandi juga menyoroti kondisi jalan nasional di wilayah tersebut yang memerlukan perhatian serius.
“Jalan di H.A.M Rifaddin yang menghubungkan Samarinda-Kukar dan Kilometer 28 di Batuah yang menghubungkan Samarinda-Balikpapan juga perlu segera diperbaiki. Meskipun statusnya jalan nasional, kita tetap berkomunikasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) untuk perbaikan sementara agar bisa dilalui,” katanya.
Ia menekankan bahwa solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan anggaran.
“Solusinya adalah kita harus bisa perjuangkan peningkatan anggarannya. Supaya mereka bisa mengcover pekerjaan lebih banyak, sementara keluhan di masyarakat banyak sekali, jalan rusak, jalan berlubang, apalagi musim hujan begini,” tegasnya.
Selain itu, Subandi juga menyoroti program pembangunan jalan pendekat menuju Bandara APT Pranoto yang melalui Bayur atau Batu Besaung.
“Pembebasan lahan sudah selesai, rencana awal 2026 itu sudah bisa dilalui kendaraan. Namun, karena ada efisiensi terkait program prioritas dan kondisi APBD, itu sementara dipending. Padahal itu akses terpenting untuk mengurai kemacetan menuju bandara,” ungkapnya.
Dengan kondisi anggaran dan peralatan yang terbatas, UPTD Wilayah II menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan di wilayah Samarinda, Kukar, dan Mahulu.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan anggaran dan koordinasi lintas sektor guna memastikan kelancaran mobilitas dan keselamatan masyarakat.
“Solusi kami, satu-satunya adalah dengan memperjuangkan peningkatan anggaran,” pungkasnya.
