Samarinda, infosatu.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mendukung langkah pemerintah menertibkan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang terindikasi terlibat dalam praktik premanisme.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, usai mengikuti agenda monitoring penanganan ormas di Samarinda pada Minggu, 11 Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan unsur legislatif membahas pemetaan dan pembinaan terhadap ormas yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas keamanan.
Juga memengaruhi iklim investasi di Kaltim, khususnya di tengah geliat pembangunan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ormas harus memberikan kontribusi positif untuk pembangunan. Jangan sampai keberadaan mereka malah meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan yang bisa berdampak pada iklim investasi di daerah,” ujar Sapto.
Menurutnya, keberadaan ormas di daerah seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam membina masyarakat, bukan menjadi sumber keresahan.
Ia menyoroti kemungkinan adanya ormas yang terselubung dalam aktivitas ilegal seperti pungutan liar (pungli) dan aksi premanisme.
Pemprov Kaltim bersama aparat dan instansi terkait telah memulai langkah pemetaan menyeluruh terhadap seluruh ormas di wilayah ini.
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peran masing-masing ormas dalam masyarakat, sekaligus memilah mana yang berpotensi positif dan mana yang cenderung menyimpang.
Dalam konteks nasional, pemerintah pusat juga telah membentuk satuan tugas (Satgas) yang akan bertugas memverifikasi dan membina ormas secara menyeluruh, termasuk di Kaltim.
Satgas ini akan bekerja sama dengan TNI, Polri, dan kejaksaan dalam melakukan tindakan tegas terhadap ormas yang melanggar hukum.
“Kami akan berkomunikasi lebih intens dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan tidak ada ormas yang melakukan tindakan ilegal,” katanya.
“Keamanan dan kenyamanan investasi adalah prioritas utama bagi kami,” tambah Sapto.
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap ormas yang terlibat dalam praktik kriminal adalah langkah mutlak.
Bagi Sapto, hukum harus ditegakkan demi menjaga wibawa negara dan kepercayaan investor.
“Jika ada ormas yang terlibat dalam premanisme, pungutan liar, atau tindakan ilegal lainnya, itu sudah jelas melanggar hukum. Pihak kepolisian dan kejaksaan akan bertindak untuk menertibkan hal tersebut,” tegasnya.
Namun demikian, Sapto menekankan bahwa pendekatan pembinaan juga tetap harus diutamakan.
Ia menyarankan pola pendekatan sosial dan edukatif agar ormas bisa diarahkan menjadi kekuatan yang mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah.
Dengan langkah-langkah tersebut, DPRD berharap ke depan tidak ada lagi ormas yang menyimpang dari tujuannya.
Sebaliknya mampu menjadi elemen penting dalam menciptakan suasana yang aman dan produktif bagi masyarakat dan investor.
“Kami berharap dengan langkah-langkah ini, Kalimantan Timur bisa tetap menjadi daerah yang aman dan menarik bagi investor, serta memiliki ormas yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Sapto.
