Bontang, infosatu.co – Partisipasi perempuan dalam proses demokrasi di Kota Bontang dinilai kian memudar dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi di daerah tersebut.
Komisioner KPU Kota Bontang Rina Megawati mengungkapkan tren penurunan ini merupakan indikator yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Menurut data yang dirilis KPU Bontang, keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum telah menunjukkan penurunan signifikan selama satu dekade terakhir.
Pada tahun 2014, keterwakilan perempuan tercatat sebesar 12 persen. Namun, pada pemilu 2019, angka ini merosot menjadi 8 persen, dan pada 2024 hanya mencapai 4 persen.
“Penurunan ini melibatkan perempuan baik dalam peran sebagai pemilih maupun sebagai calon,” ujar Rina saat diwawancarai, Kamis (15/8/2024).
Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah keterbatasan akses dan informasi yang diterima perempuan terkait pemilihan umum.
Rina menyoroti masih banyak perempuan di Bontang yang menghadapi kendala dalam mengakses informasi politik dan kebijakan publik.
Ia menambahkan, sosialisasi yang dilakukan sering kali tidak menyasar kelompok perempuan secara spesifik.
“Keterbatasan akses informasi ini menyebabkan rendahnya pemahaman perempuan terhadap hak-hak politik mereka, yang akhirnya memengaruhi partisipasi mereka dalam proses pemilihan,” ungkap Rina.
Selain itu, pengaruh norma sosial dan budaya juga turut memperparah penurunan partisipasi perempuan.
Dalam beberapa komunitas di Bontang, norma sosial yang kuat masih menempatkan perempuan dalam peran domestik. Dengan demikian, membatasi mereka untuk terlibat aktif dalam politik.
Kurangnya representasi perempuan dalam posisi strategis politik juga berkontribusi terhadap rendahnya minat perempuan untuk terlibat.
Minimnya jumlah calon perempuan dalam pemilihan mengurangi rasa keterwakilan dan membuat perempuan merasa suaranya tidak signifikan.
“Saat perempuan tidak melihat pemimpin dari kelompok mereka sendiri, mereka cenderung merasa bahwa kontribusi mereka tidak akan memberikan perubahan berarti,” tambah Rina.
Tren ini tidak hanya berdampak pada representasi perempuan, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi di Kota Bontang.
Ketiadaan perspektif gender dalam proses pengambilan kebijakan sering kali membuat kebijakan publik tidak memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan gender.
Penurunan partisipasi perempuan juga menciptakan ancaman bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri.
Demokrasi yang inklusif memerlukan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Ketika partisipasi perempuan menurun, demokrasi menjadi kurang representatif.
Untuk mengatasi penurunan ini, Rina menekankan pentingnya langkah-langkah strategis yang perlu segera diambil.
Di antaranya adalah meningkatkan akses informasi bagi perempuan, memberdayakan mereka dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik, serta mendorong perubahan norma sosial yang masih membatasi peran perempuan.
Selain itu, meningkatkan representasi perempuan dalam pemilihan juga menjadi solusi yang harus difokuskan. Hal ini dengan memperkuat dukungan melalui kebijakan afirmasi dan pendampingan teknis bagi calon perempuan.
“Partisipasi perempuan dalam politik adalah fondasi penting bagi terciptanya demokrasi yang adil dan inklusif,” tegas Rina.
Kini, langkah konkret dari semua pemangku kepentingan di Kota Bontang sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.
Rina berharap, ke depan, perempuan di Bontang bisa lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi, untuk memastikan bahwa demokrasi tetap kuat dan berjalan untuk kepentingan seluruh masyarakat.
“Inilah saatnya perempuan Bontang berperan lebih aktif dalam mengawal demokrasi,” pungkasnya.
