Samarinda, infosatu.co – Jelang tutup tahun 2020, Komisi Informasi (KI) Kaltim gelar konferensi pers kinerja lembaga publik tersebut sepanjang setahun di Cafe Antara Jalan Dahlia, Kamis (31/12/2020). Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua KI Kaltim Ramaon D Saragih didampingi para Komisioner KI Kaltim seperti M Khaidir dan Indra Zakaria.
Ketua KI Kaltim Ramaon D Saragih mengatakan dirinya masih melakukan penyesuaian di KI Kaltim periode 2020-2024 untuk melaksanakan program kerja pasca dilantik oleh Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, Sabtu (7/10/2020) lalu.
“Saya masih melakukan perencanaan, dan penyusunan serta beradaptasi dengan komisioner di KI Kaltim untuk seirama dalam program kerja ke depan,” jelasnya.
Ia pun tak akan sungkan meminta kritik dan saran dari para komisioner di KI ketika memimpin serta menerapkan suatu kebijakan. Menurutnya ia terbantu dengan salah satu Komisioner KI Kaltim yang membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi (PIS) yakni M Khaidir.
“Beliau sudah dua periode di KI Kaltim untuk bidang PIS dan telah berkompeten mengikuti pelatihan. Karena KI Kaltim 80 persen fokusnya dalam PIS, jadi saya terus meminta masukan dan gagasan dengan tujuan mengawal keterbukaan informasi publik juga dapat memberikan stimulan pembangunan yang transparan dan demokratis, dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” terangnya.
Selain itu, mantan Ketua KPU Samarinda itu mengutarakan jika KI Kaltim terus menancapkan sebagai representasi perwakilan unsur masyarakat dan unsur pemerintah yang dipilih melalui tahapan dan mekanisme yang diatur undang-undang.
“Tentunya dalam pelaksanaan tugasnya kami terus dapat bersinergi dengan baik dan konstruktif, terutama dalam menyelesaikan dua peran utamanya yaitu menyelesaikan sengketa informasi dan menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik bagi badan-badan publik,” paparnya.
Sementara itu, komisioner KI Kaltim yang membidangi PIS yakni M Khaidir melaporkan ada 78 kasus sengketa yang masuk ke meja KI Kaltim.
“Sepanjang tahun 2020, KI Kaltim sudah merampungkan 15 kasus PIS. Sisa 63 kasus yang masih berjalan dan ditangani KI Kaltim,” ucap mantan wartawan salah satu media cetak Samarinda itu.
Dari kasus PIS, sebanyak 41 kasus khusus sengketa di sekolah jenjang SMA/SMK. Laporan sengketa di antaranya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) daerah maupun nasional. Selain itu terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan manajemen keuangan sekolah.
Khaidir menambahkan ada juga sengketa 14 desa di Samarinda yang masih dalam penanganan KI Kaltim terkait Dana Desa (DD).
Kemudian, Komisioner KI Kaltim Indra Zakaria juga membeberkan jika KI Kaltim tengah menyusun Peraturan KI Kaltim mengenai keterbukaan informasi publik.
Salah satunya jika ada narasumber atau pejabat publik enggan ketika dimintai keterangan, wartawan bisa menggugatnya.
“Tapi ada syaratnya wartawan tersebut sudah berkompeten telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan medianya sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Jadi ketika di suatu OPD, pejabatnya susah dimintai data bisa kita gugat sesuai dengan Peraturan KI Kaltim dan Undang-undang Pers tentang marwah keterbukaan informasi publik,” terangnya.
Iza sapaan akrabnya mengungkapkan jika naskah akademiknya tentang poin keterbukaan informasi publik ditargetkan selesai tahun depan di 2021.
“Dalam proses perampungan, nantinya ketika sudah ada naskah ini artinya sudah ada legal standing yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik yang harus dipahami dan diikuti oleh narasumber maupun pejabat publik,” tegasnya. (editor: irfan)
