Samarinda, infosatu.co — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Yakop Pangendongan, menegaskan pentingnya literasi politik sejak dini bagi pelajar.
Hal itu disampaikannya saat menanggapi pertanyaan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 13 Samarinda terkait peran DPRD untuk memastikan terjalannya kebijakan sosial.
Yakop mengapresiasi keberanian serta ketertarikan para pelajar terhadap tugas dan fungsi DPR.
Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya mengenal jabatan atau posisi anggota dewan, tetapi juga harus memahami kinerja, tanggung jawab, serta peran DPR sebagai representasi masyarakat.
“Pelajar harus tahu apa yang dikerjakan DPR, bukan hanya tahu duduk di kursinya saja. Dari situ bisa belajar menilai kerja dan kinerja wakil rakyat,” ujarnya.
Hal itu disampaikan di depan siswa SMA Negeri 13 Samarinda dalam kegiatan Study Kunjungan dan diskusi pendidikan di DPRD kota, Rabu 25 Februari 2026.
Ia menilai keterlibatan pelajar dalam diskusi kebijakan publik merupakan tanda positif tumbuhnya kesadaran demokrasi.
Transparansi, kata Yakop menjadi kunci agar masyarakat, termasuk pelajar memahami proses pengambilan kebijakan dan pengawasan yang dilakukan legislatif.
Menanggapi pertanyaan terkait pemerataan kebijakan sosial di bidang pendidikan, Yakop menjelaskan bahwa DPRD berperan sebagai mitra pemerintah dalam penganggaran dan pengawasan.
Meski demikian, ia mengakui pemerataan belum sepenuhnya bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran dan banyaknya persoalan pendidikan yang harus ditangani.
Ia menyebutkan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen telah menjadi mandat undang-undang dan bersifat wajib.
Namun, kebutuhan perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kualitas pendidikan, serta program penunjang lainnya membuat realisasi anggaran harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas.
Yakop juga menegaskan DPRD terus menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan sekolah, termasuk kondisi ruang kelas yang tidak layak.
Hasil reses di sejumlah wilayah, kata dia, menjadi dasar untuk mendorong peninjauan langsung dan perencanaan perbaikan.
“Tidak semua bisa diselesaikan sekaligus, tetapi DPRD berupaya memastikan ada pengawasan, proses, dan evaluasi agar kebijakan pendidikan berjalan adil,” tegasnya.
Yakop juga mendorong para pelajar untuk mulai memiliki arah dan cita-cita sejak dini serta berani bersikap kritis terhadap kebijakan publik sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi.
