Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan penyelesaian penanggulangan banjir secara menyeluruh di kawasan Bengkuring dan sekitarnya pada tahun 2026.
Namun, besarnya kebutuhan anggaran yang mencapai Rp900 miliar menjadi tantangan utama yang saat ini dihadapi pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat melakukan peninjauan lapangan ke kawasan terdampak banjir di Bengkuring, pada Kamis, 3 Juli 2025.
Wali Kota didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bidang Sumber Daya Air (SDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan perangkat kecamatan setempat.
Wali Kota menekankan bahwa program penanggulangan banjir akan dilakukan bertahap dan lintas tahun.
“Penanggulan sungai di kawasan ini membutuhkan anggaran kurang lebih Rp900 miliar. Jadi mustahil kita selesaikan dalam satu tahun anggaran. Butuh waktu dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” jelasnya.
Menurutnya, pekerjaan fisik yang sedang berjalan saat ini merupakan bagian dari rencana besar yang telah disusun pemerintah.
Pada tahun ini, pembangunan drainase akan dilanjutkan sepanjang 200 meter, dan akan ditambah 50 meter lagi sebagai langkah jangka pendek untuk mengurangi potensi genangan.
Namun ia juga mengingatkan bahwa meskipun perbaikan tersebut telah berjalan, potensi banjir masih akan tetap ada hingga proyek tuntas sepenuhnya di tahun 2026.
“Kami perkirakan genangan akan berkurang, tapi belum bisa hilang total sampai seluruh sistem drainase dan pengendali air selesai dibangun,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Samarinda menangani sisi sosial dan pengangkatan sedimentasi.
Sementara pembangunan tanggul besar menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya bidang Sumber Daya Air (SDA).
“Kita sangat memahami bahwa anggaran SDA provinsi sangat terbatas. Oleh karena itu, kami berharap Daftar Usulan (DU) tahun depan bisa mengakomodasi peningkatan anggaran SDA provinsi agar penanggulangan banjir ini bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pusat, menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang.
Pemerintah kota akan terus berupaya mendorong sinergi lintas sektor untuk mempercepat penanganan di wilayah rawan banjir.
Tak hanya dari sisi infrastruktur berat, dia juga memastikan bahwa program padat karya tetap berjalan hingga 2026, terutama untuk pekerjaan saluran air dan kolam retensi di wilayah Sempaja, Bengkuring, dan Wahid Hasyim.
“Jadi penanganannya bertahap, dari hulunya sampai ke hilirnya kita selesaikan,” ucapnya.
Dengan tekanan anggaran dan kompleksitas teknis di lapangan, Wali Kota menegaskan bahwa solusi penanganan banjir membutuhkan kesabaran publik dan konsistensi perencanaan.
“Mudah-mudahan dengan sinergi semua pihak, 2026 kita bisa melihat hasil yang benar-benar nyata,” pungkasnya.
