Samarinda, infosatu.co – Meskipun masih dalam usia wajib belajar, ratusan anak di Kota Samarinda dilaporkan tidak bersekolah.
Berdasarkan data yang dikumpulkan DPRD Kota Samarinda, pada tahun 2024 tercatat sekitar 700 anak putus sekolah atau tidak mengakses pendidikan formal.
Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama di Kecamatan Samarinda Seberang.
Dari hasil penjaringan yang dilakukan DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), ditemukan sedikitnya 97 anak di wilayah tersebut yang tidak terdaftar di lembaga pendidikan resmi.
Sebagai upaya mengatasi permasalahan ini, DPRD mendorong anak-anak yang putus sekolah untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C.
Namun, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menekankan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup.
Menurutnya, anak-anak juga harus diberikan keterampilan agar memiliki kesempatan kerja yang lebih baik di masa depan.
“Anak-anak ini bisa mengikuti program kesetaraan, tetapi setelah itu mereka harus diberikan pelatihan keterampilan agar siap terjun ke dunia kerja,” ungkapnya.
Meski demikian, salah satu tantangan utama adalah rendahnya minat anak-anak untuk kembali belajar.
Banyak di antara mereka yang sudah terbiasa mencari nafkah di jalanan, sehingga enggan mengikuti program pendidikan maupun pelatihan keterampilan.
“Mereka terbiasa mendapatkan uang dengan cara yang tidak tepat. Oleh karena itu, sosialisasi harus digencarkan agar mereka tertarik untuk ikut pelatihan keterampilan,” tambahnya.
Selain minat yang rendah, kendala lain muncul setelah anak-anak menyelesaikan pelatihan, yaitu keterbatasan modal untuk memulai usaha.
Sebagian besar peserta berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka kesulitan mendapatkan modal usaha.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sebenarnya telah menyediakan skema Kredit Bertuah melalui Bankaltimtara sebagai solusi pembiayaan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha.
Namun, persyaratan yang cukup ketat membuat banyak calon penerima kesulitan mengakses bantuan tersebut.
Untuk itu, Sri Puji Astuti berharap adanya dukungan pendanaan dari berbagai pihak, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Samarinda.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Kita harus mencari solusi agar anak-anak ini bisa kembali ke jalur pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
