Bontang, infosatu.co – Persoalan kesejahteraan guru swasta hingga keberlangsungan sekolah swasta menjadi sorotan dalam dialog antara masyarakat dan pemerintah pada kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Masjid Agung Al Hijrah Bontang, Jumat, 13 Maret 2026.
Perwakilan guru dari SMA Islam Terpadu Yabis Bontang menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Wakil Gubernur Seno Aji. Salah satu yang disoroti adalah perbedaan insentif yang diterima guru di tingkat kota dan provinsi.
Dalam forum tersebut disebutkan guru yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota dapat menerima insentif hingga Rp2 juta. Sementara untuk guru SMA dan SMK sederajat yang berada di bawah kewenangan provinsi, insentif yang diterima baru sekitar Rp1 juta.
“Jarak insentifnya cukup jauh. Harapannya ke depan ada penambahan agar kesejahteraan guru swasta juga lebih diperhatikan,” ujar salah satu guru dalam sesi dialog tersebut.
Selain persoalan insentif, mereka juga menyoroti dampak kebijakan pendidikan yang dinilai lebih berpihak kepada sekolah negeri.
Kondisi tersebut, menurut mereka, membuat sejumlah sekolah swasta menghadapi tantangan dalam mempertahankan jumlah peserta didik.
Padahal, sekolah swasta di Kota Bontang disebut telah memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan, bahkan beberapa di antaranya berhasil menorehkan prestasi hingga tingkat internasional.
“Kami berharap ada regulasi yang bisa melindungi sekolah swasta. Selama ini sekolah swasta juga berkontribusi dalam pendidikan, tetapi kadang terasa semakin tergerus oleh kebijakan yang lebih menguntungkan sekolah negeri,” katanya.
Isu lain yang disampaikan adalah keterbatasan dukungan anggaran untuk kegiatan pengembangan siswa, seperti lomba dan kompetisi. Menurut mereka, kegiatan tersebut penting untuk menyalurkan potensi dan bakat siswa, namun sering terkendala pembiayaan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Seno Aji mengakui pemerintah provinsi masih menghadapi keterbatasan anggaran dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan sektor pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur berada di kisaran Rp15 triliun, sehingga sejumlah program harus disusun berdasarkan skala prioritas.
“Memang saat ini kita masih memberikan tambahan insentif sekitar Rp1 juta kepada guru swasta. Mudah-mudahan dengan kondisi fiskal yang semakin baik, ke depan kita bisa menambah insentif tersebut,” ujarnya.
Seno Aji berharap kondisi anggaran daerah dapat kembali meningkat dalam beberapa tahun ke depan sehingga program peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dapat diperluas.
“Kalau APBD kita kembali normal, misalnya di kisaran Rp21 sampai Rp22 triliun, tentu banyak program yang bisa kita dorong, termasuk peningkatan insentif bagi guru,” jelasnya.
Terkait kegiatan lomba dan pengembangan potensi siswa, Seno mengatakan sekolah sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah skema pendanaan pendidikan yang tersedia, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) maupun Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BSOP).
Menurutnya, sekolah dapat mengalokasikan sebagian anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bakat siswa.
“Dana seperti BOSDA dan BSOP bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Nanti bisa dikoordinasikan dengan kepala sekolah agar ada alokasi untuk kegiatan siswa,” katanya.
Sementara terkait kekhawatiran sekolah swasta yang merasa terpinggirkan, Seno menilai peningkatan kualitas menjadi kunci utama agar sekolah swasta tetap memiliki daya saing.
Ia menyatakan pemerintah provinsi juga mendorong penguatan kualitas pendidikan di sekolah swasta agar dapat menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat.
“Kalau kualitas sekolah swasta terus meningkat, siswa tidak harus selalu memilih sekolah negeri. Mereka bisa langsung memilih sekolah swasta karena kualitasnya baik,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan akan terus berdiskusi dengan berbagai pihak untuk mencari formulasi kebijakan yang dapat memperkuat peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur.
“Kita ingin sekolah swasta juga berkembang dengan baik sehingga pilihan pendidikan bagi masyarakat semakin banyak,” pungkasnya.
